Korupsi Motor Listrik BGN, Lima Tersangka Segera Disidang
Lima tersangka dugaan korupsi pengadaan motor listrik BGN diserahkan kepada penuntut umum. Kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp 863,84 miliar.
Lima tersangka dugaan korupsi pengadaan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) diserahkan kepada penuntut umum pada Jumat (9/10/2026). Kejaksaan Agung menyatakan perkara dengan dugaan kerugian negara Rp 863,84 miliar itu akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat.
Tim Penyidik Koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung menyerahkan para tersangka beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Penyerahan tahap II berlangsung di Gedung Menara Kartika Adhyaksa, Jakarta.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengatakan jaksa akan meneliti berkas perkara dan barang bukti sebelum menyusun surat dakwaan. Setelah itu, perkara akan dilimpahkan untuk menjalani persidangan.
Lima tersangka berasal dari unsur militer dan swasta
Para tersangka terdiri atas seorang perwira militer dan empat orang dari pihak swasta. Mereka adalah Kolonel Budi Utomo (BU), mantan Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan BGN yang juga bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK); GB, Direktur PT ASE dan PT AKI; serta Andri Mulyono (AM), Komisaris PT ASE dan PT YAT.
Dua tersangka lainnya ialah YY, Direktur PT YAT, dan AA, Direktur PT ASE. Penanganan perkara dilakukan secara koneksitas karena salah satu tersangka, Budi Utomo, merupakan perwira TNI aktif.
Menurut keterangan Kejaksaan Agung yang dikutip Kompas.id, kelima tersangka telah ditahan selama 20 hari ke depan. Mereka disangkakan melanggar Pasal 603 KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c KUHP. Sangkaan subsider yang dikenakan adalah Pasal 604 KUHP juncto ketentuan yang sama.
Ribuan motor listrik diserahkan tanpa baterai
Pengadaan yang menjadi pokok perkara mencakup 19.269 unit motor listrik untuk operasional MBG. Jumlah itu terdiri atas 13.155 unit motor jenis trail dan 6.114 unit skuter atau bebek. Berdasarkan hasil penyidikan, sebagian kendaraan diserahkan dalam kondisi tidak siap digunakan.
Anang menyebut 5.355 motor trail dan 230 motor skuter atau bebek tidak dilengkapi baterai. Seluruh motor yang diserahkan juga dilaporkan tidak memiliki pelat nomor kendaraan dinas.
Kondisi tersebut membuat kendaraan tidak dapat digunakan maupun dicatat dalam inventarisasi Barang Milik Negara (BMN). Temuan itu menjadi salah satu persoalan utama dalam proyek yang nilai kerugian negaranya dihitung melalui audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Dalam laporan hasil audit bernomor PE.03.03/SR/S-791/D6/03/2026, kerugian keuangan negara tercatat sebesar Rp 863.846.166.953. Laporan tersebut tertanggal 5 Oktober 2026.
Jaksa diminta telusuri aliran dana
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman, menilai pengadaan motor listrik itu sejak awal tidak berbasis kebutuhan dan sarat dugaan persekongkolan. Ia juga meminta penyidik memeriksa pengadaan lain di lingkungan BGN yang diduga memiliki pola serupa.
Zaenur menyoroti bahwa kendaraan yang dibeli dengan uang negara tidak dapat dicatat sebagai BMN. Untuk memulihkan kerugian, ia mendorong aparat penegak hukum menelusuri aliran dana dan menyita hasil kejahatan.
“Semua pihak yang menikmati hasil kejahatan harus diproses dan hasil kejahatan disita,” kata Zaenur.
Ia juga mengingatkan agar proses penanganan secara koneksitas tidak menimbulkan perbedaan penuntutan dan pemidanaan antara tersangka militer dan warga sipil. Menurutnya, konsistensi penegakan hukum penting untuk menjaga rasa keadilan.
Perkara pengadaan motor listrik ini merupakan salah satu dari dua kluster penyidikan dugaan korupsi terkait tata kelola MBG di BGN. Kluster lainnya menyangkut dugaan korupsi tata kelola kelembagaan, yang ditangani Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.
Dengan berkas dan barang bukti kini berada di tangan penuntut umum, tahapan berikutnya adalah penyusunan dakwaan dan pelimpahan perkara ke pengadilan. Persidangan akan menjadi ruang untuk menguji bukti, mengurai pertanggungjawaban masing-masing tersangka, serta menelusuri upaya pemulihan kerugian negara.
