Ganjar Soroti Karhutla di Tengah Wacana Pemakzulan Gibran

Ganjar Pranowo meminta penanganan karhutla di Kalimantan menjadi prioritas di tengah rencana penggugat membawa wacana pemakzulan Gibran ke DPR dan lembaga lain.

ganjar-soroti-karhutla-di-tengah-wacana-pemakzulan-gibran

Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo meminta pemerintah memprioritaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, di tengah mencuatnya wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Ganjar, kebakaran yang belum padam itu telah memicu protes dari negara tetangga dan membutuhkan perhatian para pemegang otoritas politik.

Ganjar menyampaikan pandangan tersebut saat dimintai tanggapan mengenai usulan pemakzulan Gibran. Ia menilai persoalan asap dan karhutla tidak semestinya tersisih dari perhatian pemerintah maupun para politisi karena dampaknya telah dirasakan hingga ke luar negeri.

“Bagaimana kalau hari ini kita konsentrasi pada asap yang sudah mulai mendapatkan protes dari (negara) tetangga. Karena penting mendapatkan perhatian dari seluruh pemegang otoritas politik,” kata Ganjar.

Ia juga menyatakan keprihatinan atas belum tuntasnya penanganan kebakaran. “Kita malu sebagai bangsa tidak bisa membereskan ini dengan segera,” ujarnya.

Karhutla Kalimantan dinilai perlu segera ditangani

Penekanan Ganjar pada karhutla muncul ketika perhatian politik tertuju pada rencana sejumlah penggugat untuk membawa isu pemakzulan Gibran ke lembaga legislatif dan partai politik. Namun, bagi Ganjar, penanganan asap yang telah memicu protes negara tetangga merupakan persoalan mendesak yang perlu menjadi fokus bersama.

Dalam pernyataannya, Ganjar tidak menguraikan langkah teknis penanganan kebakaran. Ia meminta agar seluruh pemegang otoritas politik memberikan perhatian terhadap kondisi tersebut. Pernyataan itu sekaligus mengingatkan bahwa isu politik nasional berlangsung bersamaan dengan persoalan lingkungan yang dampaknya melampaui batas wilayah.

Karhutla di Kalimantan disebut masih belum padam. Asap dari kebakaran itu telah mendapat protes dari negara tetangga, meski sumber berita tidak merinci negara mana yang menyampaikan keberatan ataupun bentuk protes yang dilayangkan.

Ganjar tidak secara khusus membahas tahapan hukum yang harus ditempuh untuk memakzulkan wakil presiden. Tanggapannya berfokus pada penentuan prioritas: pemerintah dan otoritas politik, menurut dia, perlu menaruh perhatian pada kebakaran serta dampak asap yang sedang terjadi.

Penggugat rencanakan audiensi ke DPR, DPD, dan MPR

Wacana pemakzulan Gibran mencuat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus gugatan terkait syarat pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Dalam ringkasan perkara yang menjadi latar isu tersebut, MK menyatakan gugatan para penggugat tidak diterima. Perkembangan itu mendorong pihak penggugat merencanakan audiensi dengan sejumlah lembaga.

Denny Indrayana mengatakan pihaknya sedang menyusun surat untuk meminta waktu bertemu dengan fraksi-fraksi di DPR, MPR, serta pimpinan DPD. Ia menyampaikan rencana itu kepada wartawan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kelompok penggugat juga berencana mendatangi partai-partai politik.

“Kami tetap akan melakukan gerakan-gerakan audiensi. Kami sedang menyusun surat-surat meminta waktu kepada fraksi DPR, MPR, bahkan juga kami sudah punya komunikasi dengan pimpinan DPD,” kata Denny.

Denny meminta lembaga legislatif mempertimbangkan pemakzulan Gibran. Ia menjelaskan, pihaknya ingin mengetahui sikap DPR dan partai-partai, sekaligus melihat posisi DPD dalam proses yang mereka dorong. Denny juga menyinggung PDI Perjuangan sebagai partai yang pernah menjadi tempat bernaung Gibran dan ayahnya, Joko Widodo.

Dalam pernyataannya, Denny menyatakan ingin mengetahui sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terhadap wacana tersebut. Ia mengaitkan pertanyaan itu dengan status Jokowi dan Gibran yang pernah menjadi kader partai tersebut. Ganjar, dalam tanggapan yang dikutip, tidak menjelaskan sikap PDIP mengenai langkah pemakzulan dan memilih menyoroti karhutla.

Refly sebut DPR sebagai pintu awal pemakzulan

Kuasa hukum Denny, Refly Harun, menyebut DPR sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menginisiasi pemakzulan. Menurut dia, langkah pertama yang perlu ditempuh para penggugat adalah menyampaikan aspirasi kepada DPR.

“Yang harus kita ketuk adalah pintu Dewan Perwakilan Rakyat, karena merekalah yang kemudian memiliki hak atau kewenangan konstitusional untuk mengusulkan the initial of impeachment,” kata Refly.

Refly mengatakan pihaknya akan berupaya mendorong agar proses pemakzulan dapat berjalan. Ia juga berharap Istana memberi perhatian terhadap isu tersebut. Jika belum ada respons, kata dia, pihaknya tetap akan berusaha menyampaikan aspirasi kepada pihak Istana.

Rencana audiensi itu masih berupa langkah yang hendak ditempuh para penggugat. Di sisi lain, Ganjar mengingatkan bahwa karhutla yang belum padam membutuhkan perhatian segera. Perkembangan berikutnya akan memperlihatkan bagaimana lembaga politik merespons rencana penggugat, sementara penanganan asap di Kalimantan tetap menjadi pekerjaan yang mendesak.

Terbitpublik