KY Desak Perlindungan Hakim Diperkuat Usai Insiden PN Pati

KY menilai kericuhan di PN Pati menjadi pengingat pentingnya perlindungan hakim. Lembaga itu berkoordinasi dengan pengadilan dan mendorong penerapan efektif aturan pengamanan persidangan.

ky-desak-perlindungan-hakim-diperkuat-usai-insiden-pn-pati

Komisi Yudisial (KY) menyoroti pentingnya perlindungan hakim setelah kericuhan di Pengadilan Negeri (PN) Pati, Jawa Tengah, yang diwarnai dugaan intimidasi dan penyiraman air terhadap juru bicara pengadilan. KY menilai insiden tersebut menjadi pengingat bahwa hakim perlu menjalankan tugas tanpa tekanan yang dapat mengganggu proses peradilan.

Juru Bicara KY Anita Kadir menyampaikan keprihatinan atas kejadian itu. Dalam peristiwa tersebut juga muncul tuduhan bahwa hakim menerima suap sebesar Rp 1 miliar. KY menyebut tindakan yang diduga terjadi di lingkungan pengadilan itu berpotensi merendahkan kehormatan hakim dan lembaga peradilan.

Kericuhan itu terjadi pada Jumat, 9 Oktober 2026. Sejumlah pemberitaan menyebut peristiwa tersebut melibatkan Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono alias Botok. Namun, KY menyoroti dugaan perbuatan dan dampaknya terhadap kehormatan serta independensi pengadilan, bukan menyimpulkan kebenaran tuduhan yang beredar.

KY koordinasi dengan PN Pati selama persidangan

Anita mengatakan KY telah berkomunikasi dengan pihak PN Pati untuk berkoordinasi mengenai dugaan perbuatan merendahkan kehormatan hakim dan pengadilan, atau PMKH. Koordinasi itu juga mencakup pengamanan perkara Nomor 5/Pid.Pra/2026/PN.Pti.

Perhatian KY muncul ketika persidangan perkara tersebut masih berjalan. Berdasarkan keterangan yang disampaikan, proses persidangan dijadwalkan berlangsung hingga 16 Oktober 2026. Karena itu, pengamanan selama perkara berjalan menjadi salah satu hal yang dikoordinasikan KY dengan pihak pengadilan.

KY menyatakan langkah koordinasi itu merupakan bagian dari pelaksanaan tugas advokasi hakim. Lembaga tersebut menegaskan komitmennya untuk memastikan hakim dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya secara aman, independen, serta bebas dari tekanan maupun intimidasi yang berpotensi mengganggu proses peradilan.

Insiden dinilai berpotensi merendahkan martabat pengadilan

Dalam keterangannya, KY mengategorikan dugaan tindakan di PN Pati sebagai perbuatan yang tidak pantas dilakukan di pengadilan atau misbehaving in court. KY juga menilai tindakan tersebut berpotensi menyerang integritas dan imparsialitas lembaga peradilan, yang dikenal sebagai scandalising the court.

Penilaian itu disampaikan dalam konteks dugaan penyiraman dan munculnya tuduhan suap terhadap hakim. KY tidak menyatakan tuduhan tersebut terbukti. Namun, lembaga itu menekankan bahwa tindakan dan pernyataan yang merendahkan hakim dapat menimbulkan persoalan terhadap kehormatan pengadilan, terlebih ketika proses persidangan masih berlangsung.

“KY mengajak publik turut berkontribusi dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim,” kata Anita. Imbauan tersebut ditujukan kepada masyarakat agar ruang pengadilan tetap dihormati sebagai tempat berlangsungnya proses hukum.

Perma pengamanan pengadilan didorong diterapkan efektif

Untuk mencegah tekanan terhadap hakim, KY mendorong penerapan secara efektif Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 dan 6 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Pengadilan dan Persidangan. KY menyebut penerapan aturan itu penting untuk mendukung keamanan hakim saat menjalankan tugas.

Insiden di PN Pati, menurut KY, menunjukkan perlunya komitmen yang kuat dalam memberikan perlindungan terhadap hakim. Perlindungan itu dibutuhkan agar tugas peradilan dapat berlangsung tanpa intimidasi yang berpotensi mengganggu independensi hakim maupun jalannya persidangan.

Di sisi lain, KY mengajak publik ikut menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Ajakan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kekuasaan kehakiman tetap merdeka, terutama ketika perkara yang mendapat perhatian masyarakat masih diproses di pengadilan.

Koordinasi pengamanan untuk perkara di PN Pati akan berlangsung seiring jadwal persidangan yang disebut berakhir pada 16 Oktober 2026. KY mendorong aturan pengamanan diterapkan secara efektif, sementara publik diharapkan menghormati proses hukum dan menghindari tindakan yang dapat menekan jalannya persidangan.

Terbitpublik