Lampung Periksa STNK dan QR Code Pembeli BBM Subsidi

Pemprov Lampung akan memeriksa STNK dan QR Code MyPertamina kendaraan roda enam ke atas yang membeli BBM subsidi. Satpol PP bertugas mendata dugaan pelanggaran.

lampung-periksa-stnk-qr-code-pembeli-bbm-subsidi

Pemerintah Provinsi Lampung akan memperketat pemeriksaan kendaraan roda enam atau lebih yang mengisi BBM subsidi. Petugas akan mencocokkan STNK dengan QR Code MyPertamina untuk mencegah kendaraan mengisi berulang kali di sejumlah SPBU dan memastikan bahan bakar bersubsidi diterima pihak yang berhak.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan pengawasan dilakukan menyusul antrean kendaraan di sejumlah SPBU. Pemeriksaan akan melibatkan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), termasuk dengan meminta bantuan dari Pemerintah Kota Bandarlampung.

“Kita akan mulai secara bertahap melakukan pengawasan kepada kendaraan roda enam ke atas, agar tidak melakukan pengisian BBM berkali-kali di berbagai SPBU,” kata Rahmat, seperti dikutip Antara.

Pemeriksaan difokuskan pada kendaraan besar

Pengawasan tahap awal menyasar kendaraan roda enam ke atas. Saat kendaraan hendak membeli BBM subsidi, petugas akan memeriksa kesesuaian data pada STNK dengan QR Code yang digunakan untuk transaksi melalui MyPertamina.

Pemeriksaan itu diarahkan untuk mengetahui apakah kode QR yang dipakai sesuai dengan kendaraan yang tercantum dalam dokumen. Dengan mencocokkan kedua data tersebut, pemerintah daerah berharap pengisian berulang di beberapa SPBU dapat dicegah.

Rahmat menyebut personel Satpol PP akan ditempatkan di SPBU untuk membantu proses pemeriksaan. Pemerintah Kota Bandarlampung juga diminta mendukung pelaksanaan pengawasan di wilayahnya. Namun, keterangan yang disampaikan pemerintah belum merinci jumlah petugas maupun SPBU yang akan menjadi lokasi pemeriksaan.

Rahmat menyatakan aturan dapat mulai berlaku setelah Instruksi Gubernur Lampung selesai disusun. Ia mengatakan, jika instruksi itu rampung pada hari tersebut, aturan bisa diberlakukan keesokan harinya. Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan bergantung pada penyelesaian instruksi tersebut.

Satpol PP hanya mendata dugaan pelanggaran

Kepala Satpol PP Provinsi Lampung Gadriyanto Abung menjelaskan, peran jajarannya dalam pengawasan terbatas pada pemeriksaan dan pendataan dugaan pelanggaran. Satpol PP tidak akan melakukan penindakan karena hal itu bukan kewenangan instansinya.

“Kami hanya mendata pelanggaran, tidak ada penindakan karena bukan tupoksi kami. Semua penindakan akan diserahkan kepada pihak berwajib,” ujar Gadriyanto.

Pembedaan tugas tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan aturan. Petugas Satpol PP memeriksa dokumen dan mencatat dugaan ketidaksesuaian, sedangkan langkah penindakan—bila diperlukan—diserahkan kepada pihak yang berwenang.

Pemerintah belum memaparkan bentuk sanksi yang mungkin dikenakan ataupun mekanisme penanganan setelah temuan dicatat. Karena itu, pemeriksaan yang diumumkan saat ini berfokus pada pengawasan dan pendataan, bukan penindakan langsung oleh Satpol PP.

Pengawasan untuk menjaga penyaluran BBM tepat sasaran

Menurut Rahmat, peningkatan permintaan BBM turut memengaruhi antrean di SPBU. Pemerintah daerah ingin memastikan kenaikan permintaan tersebut tidak dimanfaatkan untuk melakukan penyimpangan dalam distribusi BBM bersubsidi.

“Persoalannya memang karena naiknya permintaan, tapi kita ingin dengan naiknya permintaan tidak ada permainan di situ dan semua harus tepat sasaran,” kata Rahmat.

Pemeriksaan STNK dan QR Code menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengawasi penyaluran di tingkat SPBU. Langkah ini terutama ditujukan untuk mencegah pembelian berulang oleh kendaraan besar, sekaligus menjaga agar antrean tidak semakin terganggu oleh praktik yang tidak sesuai ketentuan.

Efektivitas kebijakan akan bergantung pada pelaksanaan pemeriksaan di lapangan dan koordinasi antara pemerintah provinsi, Pemerintah Kota Bandarlampung, Satpol PP, serta pihak berwenang yang menangani dugaan pelanggaran. Pemerintah daerah juga perlu memastikan prosedur pemeriksaan berjalan jelas bagi petugas dan pengguna BBM, agar pengawasan distribusi tetap sejalan dengan tujuan utama: menjaga BBM subsidi tersalurkan kepada pihak yang berhak.

Terbitpublik