Gaji PNS Lewat Kopdes Merah Putih, Kapan Dimulai?

Pemerintah menargetkan pembayaran gaji PNS melalui Kopdes Merah Putih berjalan pada 2026. Namun, jadwal pertama dan mekanisme penyalurannya belum diumumkan.

gaji-pns-lewat-kopdes-merah-putih-kapan-dimulai

Pemerintah menargetkan skema pembayaran gaji PNS melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dapat berjalan pada 2026. Namun, hingga Kamis (15/10/2026), belum ada kepastian kapan pembayaran pertama dilakukan maupun siapa saja yang akan menjadi penerima tahap awal.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan usulan penyaluran gaji melalui koperasi telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kementerian Koperasi masih mematangkan mekanisme agar rencana itu dapat direalisasikan.

Artinya, target tahun ini belum sama dengan kepastian bahwa gaji PNS sudah akan dibayarkan lewat Kopdes dalam waktu dekat. Pemerintah belum mengumumkan aturan teknis, jadwal pelaksanaan, ataupun daftar koperasi yang bakal terlibat.

Usulan gaji PNS melalui Kopdes telah diajukan

Ferry menyampaikan perkembangan rencana tersebut setelah menghadiri rapat koordinasi terbatas mengenai Kopdes Merah Putih di Jakarta, Rabu (14/10/2026). Ia menyebut pengajuan kepada Kemenkeu telah dilakukan dan skema pembayaran dipersiapkan agar bisa segera berjalan.

“Mekanismenya mungkin udah dianggarin nanti pembayarannya, melalui, sudah diajukan ke Kementerian Keuangan, sudah akan siap dibayarkan,” kata Ferry di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat.

Ketika ditanya apakah pelaksanaan baru mungkin dimulai pada 2027 atau dapat dilakukan tahun ini, Ferry menyatakan skema tersebut ditargetkan segera berjalan. Meski begitu, ia belum memerinci tahapan penerapan ataupun kapan transaksi pertama akan dilakukan.

Rincian lain juga belum tersedia. Pemerintah belum menyebut berapa banyak PNS yang akan terlibat, koperasi mana yang memenuhi syarat, atau bagaimana pegawai nantinya mengakses gaji mereka. Karena itu, rencana tersebut masih perlu dibedakan dari kebijakan yang telah resmi diterapkan.

Belum dijelaskan pula apakah Kopdes akan menjadi jalur pembayaran tambahan, atau apakah akan ada perubahan pada sistem penyaluran gaji yang selama ini digunakan. Kepastian soal hubungan kerja sama dengan perbankan dan lembaga penyalur lain masih menunggu penjelasan pemerintah.

Kopdes disebut bukan untuk menggantikan bank

Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi sebelumnya menjelaskan bahwa pemerintah mengupayakan koperasi menjadi mitra pembayaran gaji dan pensiun. Layanan itu, menurutnya, sejenis dengan layanan yang selama ini dijalankan perbankan dan PT Pos Indonesia.

Zabadi juga menegaskan bahwa pelibatan koperasi bukan dimaksudkan untuk menggeser peran perbankan, termasuk Bank Pembangunan Daerah (BPD). Penjelasan tersebut memberi gambaran bahwa pemerintah melihat Kopdes sebagai tambahan mitra layanan, meski susunan dan cara kerjanya belum dijabarkan secara terperinci.

Rencana itu merupakan bagian dari upaya memperkuat peran koperasi dalam layanan keuangan dan perekonomian masyarakat. Dengan kegiatan usaha yang lebih beragam, Kopdes diharapkan memiliki aktivitas ekonomi yang lebih luas di tingkat desa maupun kelurahan.

Namun, perluasan layanan semacam itu menuntut kesiapan operasional. Sistem pembayaran harus mampu menjaga keamanan transaksi, memastikan gaji diterima tepat waktu, dan melindungi hak pegawai maupun pensiunan. Tata kelola serta pengawasan koperasi juga menjadi bagian yang perlu diperjelas sebelum layanan berjalan.

KemenPAN-RB minta mekanisme dikonfirmasi ke Kemenkeu

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik KemenPAN-RB Bob Arfan mengatakan pihaknya perlu mengecek lebih dahulu rencana penyaluran gaji ASN melalui Kopdes Merah Putih. Ia menyebut mekanisme pembayaran gaji ASN merupakan kewenangan Kemenkeu selaku pengelola keuangan negara.

Bob juga menegaskan prinsip KemenPAN-RB bahwa pengambilan gaji bagi ASN harus mudah. Pernyataan itu belum menjelaskan apakah kementerian tersebut telah menerima atau mengkaji rancangan teknis skema yang diusulkan Kementerian Koperasi.

Di sisi lain, Guru Besar Ilmu Ekonomi Moneter dan Perbankan Universitas Airlangga Rahma Gafmi meminta pemerintah menjelaskan tujuan pelibatan Kopdes dalam layanan pengambilan gaji. Ia menilai gagasan tersebut masih belum terang, terutama terkait infrastruktur, tata kelola, dan sistem keamanan koperasi.

Rahma mengingatkan bahwa penyaluran hak keuangan ASN dan pensiunan selama ini sudah terintegrasi melalui perbankan, termasuk Himbara dan BPD, serta PT Taspen untuk urusan pensiun. Menurut dia, perubahan jalur layanan perlu disertai kejelasan manfaat dan kesiapan sistem agar pegawai maupun pensiunan tidak dirugikan.

Sampai pemerintah mengumumkan mekanisme resmi, ASN belum perlu mengubah rekening atau layanan pembayaran yang digunakan. Kepastian soal waktu mulai, koperasi pelaksana, dan perlindungan penerima akan menjadi penentu apakah target 2026 dapat diterapkan tanpa mengganggu kelancaran pembayaran.

Terbitpublik