Tujuh Tersangka Kasus BBM Subsidi di Bali
Polda Bali menetapkan tujuh tersangka dalam dugaan penimbunan solar dan penjualan Pertalite dengan harga tinggi. Polisi menyita 300 liter solar serta sejumlah barang bukti.
Polda Bali menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam dua perkara dugaan penyelewengan BBM bersubsidi: penimbunan solar di Tabanan dan penjualan Pertalite dengan harga tinggi di sejumlah wilayah. Polisi menyita 300 liter solar serta berbagai barang bukti dari penanganan kasus yang melibatkan jajaran kepolisian di Bali.
Kepala Bidang Humas Polda Bali Komisaris Besar Polisi Ariasandy mengatakan penindakan dilakukan untuk melindungi masyarakat yang berhak memperoleh BBM subsidi. Kepolisian, kata dia, tidak akan menoleransi penyalahgunaan distribusi bahan bakar tersebut.
“Polda Bali dan jajaran tidak akan menoleransi segala bentuk penyalahgunaan atau penyelewengan BBM yang disubsidi pemerintah. Tindakan tegas ini kami lakukan demi melindungi hak masyarakat yang memang membutuhkan BBM subsidi tersebut,” kata Ariasandy di Denpasar.
Solar subsidi diduga ditimbun di Tabanan
Kasus penimbunan solar diungkap Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali di Kabupaten Tabanan. Polisi mengamankan seorang pria berinisial IMS, 64 tahun, yang diduga menampung 300 liter solar bersubsidi.
Pengungkapan bermula dari informasi masyarakat pada Sabtu sekitar pukul 00.30 Wita. Petugas kemudian mendatangi lahan kosong di samping SPBU 54.821.04, Jalan Dr. Soekarno, Delod Peken, Tabanan.
Menurut polisi, IMS diduga membeli solar menggunakan kode batang kendaraan dan kode batang petani yang dimilikinya. Bahan bakar itu kemudian dimasukkan ke sejumlah jeriken dan diangkut dengan mobil Suzuki Carry ST 100 berwarna abu-abu metalik.
Solar tersebut diduga akan dijual kembali melalui warung milik IMS untuk memperoleh keuntungan pribadi. Polisi menyebut praktik itu diduga telah berlangsung sejak awal 2026.
Dari lokasi, petugas menyita 300 liter solar, satu mobil Suzuki Carry, 15 jeriken berkapasitas 35 liter—10 di antaranya berisi solar—serta tiga jeriken kosong berkapasitas 30 liter. Polisi juga mengamankan kode batang kendaraan dan surat rekomendasi pembelian solar untuk pertanian.
Enam orang diduga menjual Pertalite mahal
Enam tersangka lainnya ditangani Polresta Denpasar, Polres Buleleng, Polres Badung, dan Polres Gianyar. Mereka diduga menjual Pertalite dalam botol berukuran 1,5 liter dengan harga Rp50.000 hingga Rp100.000 per botol.
Penawaran disebut dilakukan melalui Facebook Marketplace, sementara transaksi menggunakan sistem pembayaran di tempat atau cash on delivery (COD). Para tersangka masing-masing berinisial F, 31 tahun; PSAA, 25 tahun; GAW, 17 tahun; GR, 31 tahun; U, 27 tahun; dan IGRA, 23 tahun.
F ditangani Polresta Denpasar. Tiga tersangka, yakni PSAA, GAW, dan GR, ditangani Polres Buleleng. Sementara U diamankan di wilayah Dalung, Kuta Utara, Kabupaten Badung, dan IGRA di Batubulan, Kabupaten Gianyar.
Barang bukti yang disita dari sejumlah pengungkapan itu mencakup botol dan galon berisi Pertalite, jeriken, kendaraan, uang tunai hasil penjualan, selang, tas, serta telepon seluler. Di antaranya terdapat empat botol plastik berukuran 1,5 liter berisi Pertalite dan satu galon berkapasitas 15 liter yang berisi sekitar empat liter bahan bakar.
Polisi juga mengamankan uang tunai Rp70.000 dan Rp750.000, mobil pikap Carry, serta sepeda motor Honda Scoopy dan Suzuki Thunder. Barang bukti lainnya berupa 13,5 liter Pertalite dalam sembilan botol, satu botol berisi sekitar 0,3 liter, selang bening sepanjang dua meter, dan satu telepon Redmi Note 12.
Ancaman pidana dan imbauan kepolisian
Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ketentuan tersebut mengatur pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar untuk penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi.
Ariasandy mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan kode batang pembelian BBM maupun surat rekomendasi bagi petani untuk mencari keuntungan secara ilegal. Fasilitas tersebut, menurut dia, ditujukan bagi pihak yang memenuhi ketentuan dan membutuhkan bahan bakar bersubsidi.
Kepolisian juga meminta warga ikut mengawasi distribusi solar dan Pertalite. Dugaan penimbunan atau penjualan yang tidak sesuai aturan dapat dilaporkan ke kantor polisi terdekat, agar penyaluran BBM bersubsidi tetap menjangkau masyarakat yang berhak.
