Bahlil Minta Polemik Ijazah Gibran Diproses Hukum

Bahlil Lahadalia meminta polemik ijazah Gibran ditangani sesuai mekanisme hukum dan menegaskan Golkar mengedepankan asas praduga tak bersalah.

bahlil-minta-polemik-ijazah-gibran-diproses-hukum

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia meminta semua pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam polemik keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menyatakan Golkar menghormati proses hukum dan akan menelaah perkembangan perkara tersebut sebelum menentukan sikap lebih lanjut.

Pernyataan itu disampaikan Bahlil dalam acara doa bersama dan tasyakuran HUT ke-62 Partai Golkar di Jakarta Barat, Selasa (20/10/2026). Menurut dia, persoalan ijazah Gibran masih berada di ranah hukum sehingga penanganannya perlu mengikuti mekanisme yang berlaku.

“Sebagai negara hukum kita hargai prosesnya, sebagai partai kita harus taat dan patuh semua mekanisme yang ada, tetapi kita harus juga melihat bahwa ini bagian daripada demokrasi,” kata Bahlil dalam pidatonya.

Sikap Golkar menunggu perkembangan perkara

Bahlil belum menyampaikan langkah khusus yang akan diambil Golkar. Ia mengatakan partai akan melihat seberapa jauh proses selanjutnya berjalan dan mengkaji persoalan itu secara lebih mendalam.

“Nantilah partai akan melihat seberapa besar dan seberapa dalam proses selanjutnya,” ujarnya. Ia juga menggambarkan gugatan terkait ijazah Gibran sebagai bagian dari dinamika politik dan upaya sebagian masyarakat memperjuangkan penafsiran atau keinginan mereka dalam perkara tersebut.

Bagi Bahlil, sikap menghormati proses hukum harus berjalan beriringan dengan prinsip praduga tak bersalah. Karena perkara masih berproses, ia tidak menyampaikan penilaian yang menyimpulkan pihak tertentu bersalah atau benar.

“Ini masih di ranah hukum, karena itu kita hargai semuanya, dan tetap kita mengedepankan asas praduga tak bersalah,” kata dia. Bahlil menegaskan Golkar akan mematuhi mekanisme yang tersedia sebagai partai politik di negara hukum.

Putusan MK dan dokumen pendidikan Gibran

Polemik ini mencuat dalam kaitannya dengan gugatan yang diajukan Denny Indrayana, Bambang Widjojanto, dan sejumlah pihak ke Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan yang dibacakan pada 6 Oktober 2026, MK menolak gugatan mengenai keabsahan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Dalam pertimbangan perkara, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan setingkat sekolah menengah atau sederajat di luar negeri. Keterangan dalam persidangan juga menyebut dokumen yang tersedia berupa certificate of attendance, academic record, dan explanation of grades.

Certificate of attendance, sebagaimana dijelaskan dalam putusan, menerangkan kehadiran dalam perkuliahan, bukan bukti kelulusan studi. Temuan itu menjadi bagian dari pertimbangan hukum MK, tetapi putusan akhirnya tetap menolak permohonan para pemohon.

Usai putusan dibacakan, Gibran menyatakan menghormati keputusan MK dan akan berfokus bekerja untuk menyukseskan visi serta program Presiden Prabowo Subianto. Perbedaan antara pertimbangan mengenai dokumen pendidikan dan hasil akhir putusan menjadi salah satu bagian yang terus disorot dalam perdebatan publik.

Doli menyoroti aturan pencalonan

Di tengah polemik tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyinggung Pasal 18 ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Ia menyebut ketentuan itu sebagai “pasal selundupan” dan menilai pasal tersebut berperan dalam meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Doli berpandangan polemik itu tidak perlu ditindaklanjuti melalui hak angket atau panitia khusus. Menurut dia, Komisi II DPR dapat memanggil KPU dan pihak terkait untuk membahas ketentuan yang dipersoalkan.

Pernyataan Doli merupakan pandangan politik dari internal Golkar, sementara Bahlil menekankan agar proses hukum dihormati dan asas praduga tak bersalah tetap dijaga. Perkembangan penanganan perkara dan pembahasan aturan pencalonan di lembaga terkait akan menjadi perhatian berikutnya, tanpa mengabaikan mekanisme hukum yang berlaku.

Terbitpublik