KPK: Penyidikan Kasus Cukai Djarum Berjalan Sejak September
KPK menyatakan penyidikan dugaan perkara cukai PT Djarum dimulai sejak September 2026. Penggeledahan di Kudus menjadi bagian dari pengumpulan bukti, sementara belum ada tersangka yang diumumkan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan penyidikan dugaan perkara cukai yang melibatkan PT Djarum telah berjalan sejak September 2026. Penjelasan ini disampaikan setelah penggeledahan di kantor perusahaan di Kudus, Jawa Tengah, pada 28 Oktober memunculkan anggapan bahwa penanganan perkara dilakukan mendadak.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) sudah diterbitkan sebelum perkara ramai diperbincangkan. “Sebelum orang ramai itu di September kami sudah ada sprindik,” kata Setyo kepada wartawan, Selasa (3/11/2026), seperti dikutip AFU.id dan Majalah Keadilan.
Setyo menegaskan, penggeledahan yang baru dilakukan pada pekan sebelumnya bukan berarti penyidik baru mulai bekerja. Ia menyebut rencana upaya paksa telah disiapkan pada akhir Oktober, tetapi pelaksanaannya tertunda karena keterbatasan sumber daya manusia.
Penggeledahan dilakukan setelah rencana tertunda
Menurut Setyo, sebelum Sprindik diterbitkan, KPK menggelar ekspose perkara dan melakukan kajian bersama jajaran Deputi Penindakan. Ia tidak merinci kapan setiap tahap itu berlangsung, tetapi menyatakan proses internal tersebut mendahului dimulainya penyidikan.
Penggeledahan pada 28 Oktober menyasar kantor PT Djarum dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus. Majalah Keadilan melaporkan bahwa tindakan itu dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti terkait dugaan pemberian komisi dalam pengurusan pita cukai rokok.
AFU.id menyebut penyidik menyita dokumen dan barang bukti elektronik dari kantor perusahaan. Barang-barang tersebut akan dianalisis untuk menilai apakah ada bukti tambahan yang berkaitan dengan dugaan perkara. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait akan dilakukan secara bertahap, termasuk terhadap saksi yang diperlukan.
Penggeledahan menjadi bagian yang tampak dari proses penyidikan, tetapi KPK belum mengumumkan tersangka dalam perkara ini. AFU.id melaporkan penyidikan masih menggunakan Sprindik umum, sehingga penetapan tersangka belum dilakukan. Keterangan tersebut menempatkan pengumpulan dan pemeriksaan bukti sebagai tahap yang masih berjalan.
Dugaan perkara berpusat pada pita cukai rokok
Setyo menyebut substansi penyidikan berkaitan dengan dugaan pelanggaran cukai. Dalam laporan Majalah Keadilan, perkara itu diarahkan pada dugaan pemberian kickback kepada sejumlah oknum di lingkungan Bea dan Cukai, yang diduga berhubungan dengan pengurusan pita cukai rokok. KPK menyebut dugaan tersebut berlangsung sejak 2010.
AFU.id memaparkan dugaan lain dalam skema pembayaran cukai. Media tersebut melaporkan dugaan bahwa produksi rokok dibagi ke sejumlah perusahaan terafiliasi sehingga pembayaran cukai dilakukan dengan tarif lebih rendah. Uraian itu masih berupa dugaan yang sedang ditelusuri penyidik, bukan kesimpulan hukum yang telah diputuskan.
KPK belum memaparkan secara terbuka bagaimana hubungan antara dugaan pemberian komisi dan dugaan pengaturan pembayaran cukai tersebut. Kedua laporan sama-sama mengaitkan penyidikan dengan pita cukai rokok, tetapi rincian mengenai alur transaksi maupun pihak yang diduga terlibat belum dijelaskan secara lengkap kepada publik.
AFU.id juga melaporkan bahwa perhitungan awal KPK memperkirakan potensi kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Angka itu masih merupakan perkiraan awal, sementara penyidikan terus berlangsung. Sampai laporan tersebut diterbitkan, KPK belum menetapkan tersangka.
Perkara berkembang dari penyidikan Bea Cukai
Dugaan perkara yang menyeret PT Djarum disebut sebagai pengembangan dari kasus korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang terungkap pada Februari 2026. Dalam perkara sebelumnya, KPK menetapkan tujuh orang sebagai tersangka terkait dugaan suap impor dan gratifikasi.
Namun, informasi yang tersedia belum merinci hubungan hukum antara para tersangka dalam perkara terdahulu dan dugaan yang kini menyangkut pengurusan pita cukai. KPK masih menelusuri bukti dari hasil penggeledahan dan mengonfirmasi temuan kepada pihak yang relevan.
Pihak PT Djarum menyatakan menghormati proses hukum. Budi Darmawan, Corporate Communication Senior Manager Group Djarum, menyampaikan sikap perusahaan tersebut sebagaimana diberitakan Majalah Keadilan.
Langkah berikutnya berada pada penyidik, yang akan menganalisis barang bukti serta memeriksa saksi secara bertahap. KPK belum menyampaikan jadwal pemeriksaan atau pengumuman tersangka dalam perkara dugaan cukai tersebut.
