Pemprov Riau Laporkan Akun TikTok soal Isu Penyadapan
Pemprov Riau melaporkan akun TikTok yang mencatut nama Plt Gubernur SF Hariyanto dalam unggahan terkait isu penyadapan Presiden. Polda Riau menyelidiki akun tersebut.
Pemerintah Provinsi Riau melaporkan sebuah akun TikTok yang dikaitkan dengan unggahan mengenai isu penyadapan Presiden. Konten itu juga mencatut nama Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, dalam klaim bahwa ia tidak percaya Listyo Sigit menyadap Presiden.
Kompas.com melaporkan Pemprov Riau membawa persoalan akun media sosial tersebut ke kepolisian. Secara terpisah, ANTARA News Riau memberitakan Polda Riau tengah menyelidiki akun TikTok yang menggunakan nama Plt Gubernur Riau. Belum ada keterangan dalam laporan-laporan itu mengenai identitas pengelola akun ataupun hasil penyelidikan.
Akun TikTok dan nama pejabat daerah
Persoalan utama yang disorot bukan hanya isi unggahan, melainkan penggunaan nama pejabat pemerintah dalam konten yang beredar di media sosial. Nama SF Hariyanto disebut bersama klaim tentang Listyo Sigit dan penyadapan Presiden. Informasi yang tersedia tidak menjelaskan kapan video tersebut dibuat atau seberapa luas penyebarannya.
Pencatutan nama pejabat membuat publik sulit membedakan pernyataan resmi dari konten yang dibuat oleh akun lain. Dalam kasus ini, laporan media menyebut akun TikTok tersebut membawa nama Plt Gubernur Riau, sementara isi unggahannya berkaitan dengan isu penyadapan di lingkungan Istana. Belum ada informasi bahwa SF Hariyanto menyampaikan pernyataan langsung seperti yang dikaitkan dengan dirinya.
Karena itu, klaim dalam unggahan tersebut perlu dibedakan dari keterangan resmi pemerintah. Pelaporan kepada polisi membuka jalan bagi aparat untuk menelusuri akun dan kontennya. Namun, sampai informasi yang tersedia dipublikasikan, proses itu masih berada pada tahap penyelidikan.
Polda Riau menelusuri akun
ANTARA News Riau menyebut Polda Riau menyelidiki akun TikTok yang mencatut nama Plt Gubernur Riau. Pemberitaan tersebut belum merinci langkah pemeriksaan, dugaan pelanggaran yang didalami, maupun pihak yang telah dimintai keterangan. Belum ada pula hasil akhir yang dapat memastikan siapa pengelola akun itu.
Kompas.com memberitakan langkah Pemprov Riau melaporkan akun tersebut. Sementara itu, informasi dari Media Center Riau yang tercantum dalam rangkuman pemberitaan mengaitkan pelaporan dengan juru bicara Abdul Wahid. Rincian mengenai bentuk laporan dan waktu penyampaiannya tidak dijelaskan lebih jauh dalam informasi yang tersedia.
Perbedaan penekanan dalam laporan-laporan itu tidak mengubah pokok perkara: pemerintah daerah membawa unggahan tersebut ke ranah kepolisian, dan Polda Riau menelusuri akun yang dimaksud. Penetapan siapa yang bertanggung jawab serta penilaian terhadap isi konten menunggu proses aparat.
Tokoh daerah ikut mengecam video
Riau Televisi memberitakan tokoh Lembaga Adat Melayu Riau mengecam video yang dikaitkan dengan isu hoaks mengenai mantan Kapolri. Tokoh tersebut meminta Plt Gubernur Riau melaporkan pihak yang membuat atau menyebarkan konten itu. Pemberitaan tersebut menambah respons dari luar lingkungan pemerintah terhadap unggahan yang menjadi persoalan.
BukaMata.Co juga memuat pernyataan Cak Mus setelah pelaporan akun TikTok. Ia menyerukan agar media sosial tidak dijadikan ruang penyebaran hoaks. Pesan itu muncul saat penanganan konten masih berjalan, bukan sebagai hasil pemeriksaan kepolisian.
Respons tersebut memperlihatkan bahwa isu ini dipandang berkaitan dengan penyebaran informasi yang membawa nama pejabat dan institusi. Meski demikian, status sebuah unggahan dan tanggung jawab pembuatnya perlu ditentukan berdasarkan pemeriksaan, bukan semata-mata dari reaksi yang muncul setelah konten beredar.
Untuk sementara, perkembangan yang diketahui adalah laporan Pemprov Riau dan penyelidikan Polda Riau terhadap akun TikTok tersebut. Informasi mengenai identitas pengelola, hasil penelusuran, serta tindak lanjut aparat belum tersedia dalam pemberitaan yang dirangkum.
