Bonus Demografi Indonesia Tinggal 10–15 Tahun
Wamenkeu Juda Agung menyebut Indonesia punya 10–15 tahun untuk memanfaatkan bonus demografi. Pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan lapangan kerja menjadi kuncinya.
Indonesia memiliki waktu sekitar 10–15 tahun untuk memanfaatkan bonus demografi sebelum penduduk usia produktif berkurang dan populasi menua. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengingatkan, momentum itu perlu digunakan untuk mendorong Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi, bukan sekadar mengandalkan besarnya jumlah tenaga kerja.
Peringatan tersebut disampaikan Juda dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di The Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Selasa (13/10/2026). Menurut dia, angkatan kerja yang besar, generasi muda yang semakin terhubung dengan teknologi, dan pasar domestik yang luas masih menjadi modal penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Namun, modal demografi tidak serta-merta berubah menjadi keuntungan ekonomi. Kualitas pendidikan, keterampilan, kesehatan, serta tersedianya lapangan kerja akan menentukan apakah jumlah penduduk usia produktif benar-benar mampu mendorong produktivitas dan kemakmuran.
Bonus demografi perlu diikuti peningkatan kualitas tenaga kerja
Juda menegaskan, besarnya populasi usia produktif hanya akan menjadi keunggulan jika masyarakat memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi. Tanpa bekal pendidikan dan keterampilan yang memadai, jumlah tenaga kerja yang besar belum tentu menghasilkan pertumbuhan yang kuat.
Tantangan lain terletak pada penciptaan lapangan kerja. Jika kesempatan kerja tidak tumbuh seiring bertambahnya angkatan kerja, Indonesia berisiko tidak mampu menyerap potensi penduduk usia produktif secara optimal. Ketimpangan antara keterampilan pekerja dan kebutuhan industri juga dapat menghambat manfaat bonus demografi.
“Bonus demografi ini tidak otomatis menjadi bonus ekonomi. Penduduk usia produktif yang besar hanya akan menjadi keunggulan jika mereka memiliki pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang memadai,” ujar Juda.
Pernyataan itu menempatkan kualitas manusia sebagai bagian penting dari upaya mengejar status negara berpendapatan tinggi. Penduduk usia kerja yang sehat dan terampil memiliki peluang lebih besar untuk bekerja produktif. Sebaliknya, jika bekal tersebut tidak tersedia, besarnya angkatan kerja dapat menjadi potensi yang tidak termanfaatkan.
Karena itu, ukuran keberhasilan tidak cukup dilihat dari jumlah penduduk yang berada dalam usia kerja. Kemampuan mereka memperoleh pekerjaan dan memenuhi kebutuhan dunia kerja juga menjadi penentu. Juda mengingatkan bahwa produktivitas yang berjalan lambat dapat membuat Indonesia kehilangan waktu saat jendela demografi masih terbuka.
Risiko penduduk menua setelah 2040
Juda mengingatkan Indonesia agar tidak menjadi negara yang mengalami penuaan penduduk sebelum mencapai status negara kaya. Ia menyebut rasio ketergantungan diperkirakan kembali meningkat setelah periode 2035–2040.
Rasio ketergantungan menggambarkan beban penduduk usia produktif dalam menopang penduduk yang tidak produktif. Ketika jumlah penduduk usia kerja relatif menyusut sementara kelompok yang harus ditanggung bertambah, beban terhadap mereka yang bekerja dapat meningkat.
“Setelah 2040, kalau kita lihat grafik itu, dependency ratio kita mengalami peningkatan. Artinya, penduduk yang produktif harus menanggung beban terhadap penduduk yang nonproduktif,” kata Juda.
Perubahan tersebut membuat waktu yang tersedia menjadi penting. Bonus demografi bukan kondisi yang berlangsung selamanya. Jika peluang untuk memperkuat kualitas tenaga kerja dan menyediakan pekerjaan terlewat, Indonesia akan menghadapi tantangan yang berbeda ketika proporsi penduduk lanjut usia semakin besar.
Juda tidak menyebut bahwa peningkatan rasio ketergantungan dapat dihindari sepenuhnya. Namun, ia menekankan pentingnya menggunakan periode saat ini untuk mempercepat pembangunan. Tujuannya, Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang lebih kuat sebelum perubahan struktur penduduk semakin terasa.
Target pertumbuhan 8 persen sebagai dorongan
Dalam forum tersebut, Juda juga menyinggung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Ia mengakui angka itu ambisius, tetapi menilai target tersebut diperlukan untuk membangun kesadaran mengenai urgensi mempercepat pembangunan pada periode yang dinilai sebagai masa terbaik dari sisi demografi.
Target pertumbuhan itu, dalam penjelasan Juda, berkaitan dengan kebutuhan untuk bergerak lebih cepat ketika jumlah penduduk usia produktif masih besar. Pencapaian pertumbuhan tidak berdiri sendiri: kualitas pendidikan, keterampilan, kesehatan, ketersediaan lapangan kerja, dan produktivitas tetap menjadi faktor yang menentukan apakah momentum tersebut memberi manfaat luas.
Pesan pemerintahannya jelas: Indonesia perlu mengubah peluang demografi menjadi kemajuan ekonomi sebelum struktur penduduk bergeser. Dalam 10–15 tahun ke depan, kemampuan menyiapkan manusia dan pekerjaan akan ikut menentukan apakah bonus demografi menjadi pijakan menuju negara berpendapatan tinggi atau kesempatan yang berlalu tanpa hasil optimal.
