OJK Denda ASLI Rp1,35 Miliar atas Laporan Aset
OJK mendenda ASLI Rp1,35 miliar atas persoalan keandalan informasi aset dalam tiga laporan keuangan. Tiga mantan direksi juga dikenai denda tanggung renteng.
Otoritas Jasa Keuangan menjatuhkan denda Rp1,35 miliar kepada PT Asri Karya Lestari Tbk. (ASLI) setelah menemukan ketidakandalan informasi mengenai aset material dalam tiga laporan keuangan. Tiga mantan direksi perseroan juga dikenai denda bersama sebesar Rp645 juta. Emitennews melaporkan sanksi itu diumumkan pada Jumat, 6 November 2026.
Kasus ASLI berkaitan dengan penyajian aset dalam laporan keuangan tengah tahunan 2024, laporan tahunan 2024, dan laporan tengah tahunan 2025. Menurut temuan OJK, nilai serta informasi aset yang dicantumkan tidak dapat diyakini berdasarkan dokumen pendukung. Persoalan itu menjadi dasar sanksi administratif terhadap perseroan dan pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab.
Dokumen pendukung menjadi pokok temuan
OJK menilai ketidaksesuaian tersebut melanggar ketentuan penyajian laporan keuangan di pasar modal. Dasar yang disebut mencakup Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta aturan terkait standar akuntansi, termasuk PSAK 201 mengenai penyajian laporan keuangan dan PSAK 216 tentang aset tetap.
Temuan regulator berpusat pada kecukupan dasar untuk mempercayai angka dan keterangan aset material. Dengan demikian, perkara ini bukan sekadar persoalan apakah aset tercantum dalam laporan. OJK mempersoalkan apakah informasi tersebut dapat dipastikan melalui dokumen yang mendukung pengakuan dan penyajiannya.
Rangkaian laporan yang diperiksa mencakup periode lebih dari setahun. LKTT 2024 menjadi laporan pertama yang disebut, disusul laporan tahunan pada tahun yang sama dan LKTT 2025. Ketiganya menunjukkan bahwa perhatian OJK tidak terbatas pada satu dokumen keuangan.
Namun, uraian yang dilaporkan tidak menyebut jenis aset yang dipermasalahkan, nilai aset terkait, maupun dokumen apa yang dinilai tidak memadai. Rincian itu penting untuk menggambarkan secara lebih spesifik bagaimana persoalan pencatatan terjadi. Informasi yang tersedia hanya menjelaskan bahwa keandalan nilai dan keterangannya tidak bisa dipastikan dari bukti pendukung.
Tiga direksi ikut menanggung denda
Sanksi terhadap ASLI tidak berhenti pada perusahaan. Sulistiono, Yudra Saputra, dan Didik Hariyanto dikenai denda Rp645 juta secara tanggung renteng. Ketiganya merupakan direksi yang menjabat selama periode laporan keuangan yang menjadi objek pemeriksaan OJK.
Tanggung renteng berarti ketiga nama tersebut dikenai kewajiban denda bersama atas pelanggaran yang dinilai berkaitan dengan tanggung jawab mereka. OJK menghubungkan sanksi itu dengan pengakuan aset material yang informasinya tidak dapat diyakini berdasarkan dokumen pendukung. Laporan yang tersedia tidak merinci pembagian kewajiban pembayaran di antara mereka.
Emitennews juga menyebut akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan ASLI ikut terseret sanksi. Akan tetapi, nama akuntan tersebut dan nilai sanksinya tidak dicantumkan dalam uraian yang tersedia. Rincian yang disebut secara nominal adalah denda korporasi Rp1,35 miliar dan denda direksi Rp645 juta, atau Rp1,995 miliar jika kedua pos itu dijumlahkan. Angka tersebut belum menjelaskan seluruh rincian dari total Rp2,1 miliar yang tercantum dalam judul laporan.
ASLI bagian dari tujuh sanksi OJK
Pengumuman pada 6 November itu mencakup tujuh emiten. Selain ASLI, OJK menjatuhkan sanksi kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT Adhi Commuter Properti Tbk. (ADCP), PT Widodo Makmur Unggas Tbk. (WMUU), PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF), PT Enseval Putera Megatrading Tbk. (EPMT), dan PT Limas Indonesia Makmur Tbk. (LMAS), yang disebut sedang menuju delisting.
Besaran dan bentuk pelanggaran untuk keenam perusahaan lain tidak dirinci dalam laporan mengenai ASLI. Karena itu, sanksi terhadap mereka tidak dapat disamakan begitu saja dengan perkara pencatatan aset yang menimpa ASLI. Informasi yang tersedia hanya menempatkan kasus perseroan sebagai satu bagian dari pengumuman sanksi terhadap tujuh emiten.
Untuk ASLI, data yang menjadi perhatian berikutnya adalah penjelasan lebih terperinci mengenai aset serta bukti pendukung yang dipersoalkan. Laporan yang dikutip belum memuat tanggapan perseroan maupun para direksi terkait. Rincian sanksi bagi akuntan publik juga belum disebutkan, sehingga jumlah dan bentuk keseluruhan tindakan terhadap pihak-pihak dalam perkara ini belum tergambar sepenuhnya.
