DMO Batu Bara Disiapkan Berubah, Pasokan PLN Jadi Fokus
Pemerintah menyiapkan perubahan DMO batu bara dengan mengecualikan pasokan ke pembangkit off-grid. ESDM belum menetapkan jadwal penerapannya.
Pemerintah Indonesia menyiapkan perubahan aturan kewajiban pasokan batu bara domestik atau domestic market obligation (DMO). Perusahaan tambang nantinya tidak dapat memenuhi kewajiban itu dengan mengirim batu bara ke pembangkit listrik yang beroperasi di luar jaringan umum atau off-grid. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat pasokan bagi pembangkit yang tersambung ke jaringan listrik umum.
Rencana tersebut muncul ketika harga batu bara acuan di pasar internasional melemah. Pada perdagangan Kamis, 29 Oktober 2026, kontrak batu bara Newcastle dan Rotterdam sama-sama turun, dengan penurunan terdalam pada kontrak Rotterdam Desember. Namun, perubahan skema DMO yang disiapkan pemerintah berfokus pada tujuan penyaluran pasokan, bukan penyesuaian harga jual domestik.
Pembangkit di jaringan umum jadi sasaran pasokan
Pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tri Winarno, menyampaikan bahwa pemerintah ingin meningkatkan pasokan batu bara bagi pembangkit yang terhubung dengan jaringan umum. Menurut keterangan yang dilaporkan investor.id dengan mengutip Kitco News, sektor tersebut menghadapi kekurangan pasokan listrik hingga terjadi pemadaman.
Dalam skema yang berlaku, perusahaan tambang wajib menjual sekurang-kurangnya 25 persen dari produksi batu bara kepada pembeli di dalam negeri. Pemerintah mengatur harga untuk sejumlah kelompok pembeli. Salah satu sasaran DMO adalah PT PLN (Persero) dan produsen listrik swasta.
Rencana pembatasan itu secara khusus menyasar pasokan ke pembangkit off-grid. Perusahaan tambang tidak lagi dapat menghitung penjualan ke pembangkit semacam itu sebagai pemenuhan kewajiban DMO apabila aturan baru diterapkan. Dengan demikian, perhatian kebijakan diarahkan kepada pembangkit yang memasok listrik melalui jaringan umum, yang menurut ESDM sedang menghadapi persoalan pasokan.
Tri belum menyebut waktu pemberlakuan perubahan tersebut. Karena itu, ketentuan baru masih berupa rencana yang belum memiliki jadwal penerapan dalam keterangan yang tersedia. Belum ada pula rincian mengenai mekanisme pelaksanaan atau bagaimana perusahaan akan menyesuaikan penjualan mereka.
Harga Newcastle dan Rotterdam sama-sama turun
Di pasar Newcastle, kontrak Oktober 2026 turun 55 sen AS menjadi 150,15 dollar AS per ton. Kontrak November terkoreksi 2,2 dollar AS ke 150,35 dollar AS per ton, sedangkan kontrak Desember berkurang 2,5 dollar AS menjadi 152,65 dollar AS per ton.
Penurunan juga terjadi pada batu bara Rotterdam. Kontrak Oktober turun 1 dollar AS menjadi 144,85 dollar AS per ton. Kontrak November melemah 3,4 dollar AS ke 143,95 dollar AS per ton, sementara kontrak Desember jatuh 3,45 dollar AS menjadi 145,45 dollar AS per ton.
Angka-angka tersebut memperlihatkan pelemahan pada seluruh kontrak yang disebutkan untuk kedua acuan. Meski demikian, data harga itu tidak disertai penjelasan mengenai penyebab penurunan dalam laporan investor.id. Perubahan harga pasar dan rencana aturan DMO diberitakan pada waktu yang sama, tetapi keduanya merupakan informasi yang berbeda.
Batas harga DMO belum berubah sejak 2018
Untuk pasokan batu bara kepada PLN dan produsen listrik swasta, pemerintah menetapkan batas harga tertinggi 70 dollar AS per ton. Adapun harga bagi beberapa industri tertentu, termasuk semen, pupuk, dan tekstil, dibatasi maksimal 90 dollar AS per ton.
Batas harga bagi sektor ketenagalistrikan itu tidak berubah sejak 2018, meskipun harga batu bara global sempat meningkat akibat kendala pasokan di Indonesia dan China. Informasi yang disampaikan belum menyebut adanya rencana untuk mengubah batas harga tersebut. Fokus perubahan yang disinggung Tri adalah pembeli yang dapat dihitung sebagai pemenuhan kewajiban DMO.
Perbedaan antara batas harga dan sasaran penyaluran menjadi bagian penting dari rencana ini. Aturan harga domestik menetapkan nilai maksimum untuk kelompok pembeli tertentu, sementara usulan baru membatasi pasokan off-grid agar tidak digunakan untuk memenuhi kewajiban penjualan domestik. Pemerintah belum mengumumkan kapan ketentuan tersebut berlaku, sehingga jadwal dan rincian pelaksanaannya masih menunggu penjelasan ESDM.
