Aturan Sawit, Apkasindo Minta Petani Diajak Bicara

Apkasindo meminta pemerintah melibatkan petani dalam penyusunan aturan sawit, termasuk ketentuan serapan TBS dari kebun bersertifikat ISPO. Gulat Manurung juga menyoroti persoalan kebun di kawasan hutan.

aturan-sawit-apkasindo-minta-petani-diajak-bicara

Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat Manurung, meminta pemerintah melibatkan petani sebelum menetapkan regulasi baru untuk industri sawit. Ia menilai kebijakan perlu memperhitungkan keadaan pekebun, termasuk keterbatasan sumber daya dan kemampuan ekonomi mereka.

Permintaan itu disampaikan Gulat dalam Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia (PENAS) III di Jakarta, Rabu, 28 Oktober 2026. Seperti dilaporkan InfoSAWIT, kekhawatiran petani muncul setelah beredar surat edaran dari Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan di Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian.

Surat tersebut berkaitan dengan ketentuan agar pabrik kelapa sawit menyerap sedikitnya 30 persen tandan buah segar (TBS) dari kebun yang telah mengantongi sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Gulat meminta pemerintah mempertimbangkan kondisi petani saat mengatur penerapan kebijakan itu.

Ketentuan serapan dan kesiapan kebun

Menurut Gulat, petani merupakan bagian dari rantai pasok sawit sehingga kepentingannya patut masuk dalam pertimbangan saat regulasi disusun. Ia mengingatkan bahwa kebijakan tidak cukup hanya berfokus pada urusan administrasi dan penegakan aturan. Pemerintah juga perlu melihat kenyataan yang dihadapi pekebun di lapangan.

Ia menyebut keterbatasan sumber daya, akses, dan kemampuan ekonomi sebagai keadaan yang perlu dipertimbangkan. Dalam keterangannya, Gulat mengatakan petani membutuhkan kepastian agar usaha perkebunan mereka dapat berlanjut.

“Dengan keterbatasan sumber daya, akses, dan kemampuan ekonomi, petani membutuhkan kebijakan yang memberikan kepastian sekaligus membuka ruang bagi keberlanjutan usaha perkebunan mereka,” kata Gulat.

Dalam konteks aturan serapan TBS, perhatian pada kesiapan petani menjadi penting bagi kelompok yang belum memiliki sertifikat ISPO. Namun, Gulat tidak memaparkan rincian pelaksanaan ketentuan tersebut dalam keterangan yang diberitakan InfoSAWIT. Ia menekankan perlunya pemerintah memahami kondisi pekebun sebelum menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan usaha mereka.

Pesan yang disampaikan Apkasindo bukan penolakan terhadap penataan industri, melainkan permintaan agar penyusunan aturan memberi ruang bagi keadaan petani. Gulat menilai regulasi perlu memberi kepastian sekaligus memperhatikan keberlangsungan usaha perkebunan yang menjadi sumber penghidupan mereka.

Persoalan kebun di kawasan hutan

Perhatian terhadap dampak aturan, kata Gulat, juga diperlukan dalam menangani kebun sawit yang berada di kawasan hutan. Ia meminta pemerintah melihat kondisi masing-masing pihak dan tidak menempatkan petani sebagai kelompok yang menanggung beban kebijakan tanpa kesempatan menyampaikan persoalan mereka.

Persoalan lahan tersebut, menurutnya, perlu ditangani dengan mempertimbangkan keadaan di lapangan. Gulat tidak merinci kasus atau lokasi tertentu, tetapi menegaskan bahwa petani perlu memiliki ruang untuk menjelaskan situasi yang mereka hadapi sebelum keputusan diambil.

Ia mendorong pemerintah membuka dialog lebih luas dengan organisasi petani sebelum merumuskan aturan baru. Pelibatan itu, dalam pandangan Apkasindo, dapat membantu pemerintah memahami aspek sosial dan ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup pada perkebunan sawit.

Gulat juga mengingatkan bahwa regulasi tidak hanya berurusan dengan pemenuhan ketentuan hukum. Dampaknya terhadap masyarakat yang bekerja di sektor perkebunan, menurut dia, patut menjadi bagian dari pertimbangan ketika pemerintah menyusun kebijakan.

Petani dalam agenda pembangunan

Apkasindo berharap posisi petani turut diperhitungkan dalam agenda pembangunan nasional. Gulat menyebut harapan agar kebijakan sawit sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto, termasuk agenda penguatan kemandirian pangan dan pembangunan ekonomi.

Dalam pertemuan yang sama, Gulat mengapresiasi Prof. Dr. Agus Sardjono, guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang disebut memberi perhatian kepada petani melalui karya tulis berbentuk novel. Apresiasi itu memperlihatkan bahwa isu petani sawit juga mendapat perhatian dari kalangan akademisi dan praktisi hukum, sebagaimana disampaikan Gulat.

Bagi Apkasindo, pelibatan organisasi petani merupakan bagian dari upaya memastikan aturan lebih dekat dengan persoalan perkebunan. Pemerintah kini diminta membuka dialog sebelum merumuskan kebijakan baru, sementara kekhawatiran yang muncul terkait surat edaran serapan TBS menjadi salah satu isu yang ingin dibahas bersama.

Terbitpublik