OJK Sanksi Pelanggaran Saham DSSA, BREN, hingga CUAN

OJK menjatuhkan sanksi atas pelanggaran pasar modal yang berkaitan dengan sejumlah saham, termasuk DSSA, BREN, dan CUAN. Rincian denda untuk tiap pihak belum seluruhnya dipaparkan.

ojk-sanksi-pelanggaran-saham-dssa-bren-cuan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi atas pelanggaran di pasar modal yang melibatkan saham DSSA, BREN, CUAN, FILM, KIOS, SUPR, IMPC, dan SHID. OJK juga menyebut influencer saham Belvin Tannadi termasuk pihak yang terkena sanksi. Rangkaian penindakan itu tercatat hingga akhir Oktober 2026.

Penegakan tersebut berlangsung saat perhatian terhadap integritas pasar saham Indonesia kembali mengemuka. Dalam pemberitaan terpisah, OJK menjelaskan kekhawatiran MSCI mengenai kemungkinan gangguan pasar, termasuk persoalan yang pernah berkaitan dengan saham DSSA, BREN, dan CUAN. Namun, keterangan OJK yang tersedia tidak merinci bahwa sanksi terhadap seluruh nama dan emiten itu merupakan satu perkara yang sama.

Belvin Tannadi termasuk pihak yang disanksi

Bloomberg Technoz melaporkan OJK mengungkap sejumlah nama pelaku dan sanksi dalam kasus pelanggaran pasar modal. Praktik yang menjadi perhatian mencakup manipulasi harga saham sejumlah emiten. Dalam laporan tersebut, Belvin Tannadi disebut sebagai influencer saham yang ikut terseret dalam sanksi berat.

OJK tidak hanya mencantumkan nama emiten, tetapi juga menegaskan bahwa penindakan dilakukan berdasarkan hasil pengawasan dan pemeriksaan. Penentuan sanksi, menurut otoritas, mempertimbangkan karakter pelanggaran, tingkat keseriusan perbuatan, serta aturan yang berlaku. Rincian lengkap mengenai peran masing-masing pihak dan bentuk sanksinya tidak disampaikan dalam keterangan yang dikutip Bloomberg Technoz.

OJK menyatakan penegakan akan berjalan berkelanjutan. Dalam pernyataan resminya, otoritas menyebut, “Upaya ini merupakan komitmen OJK untuk senantiasa menjaga integritas pasar, meningkatkan kepatuhan pelaku pasar, serta mewujudkan penyelenggaraan perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien.”

Laporan media menyebut denda terkait DSSA

Informasi mengenai nilai denda muncul dalam laporan media lain. CNBC Indonesia memberitakan OJK mengenakan denda Rp1,5 triliun kepada Sinar Mas Tunggal, dengan sembilan perusahaan sekuritas disebut terkait DSSA. Sementara itu, Kompas.com melaporkan denda untuk perkara manipulasi saham DSSA, BREN, dan CUAN mencapai Rp2,1 triliun dan telah dibayar.

Angka-angka itu berasal dari pemberitaan berbeda dan tidak disertai rincian pembagian nominal untuk setiap pelaku dalam bahan yang tersedia. Karena itu, total Rp2,1 triliun tidak dapat dianggap sebagai rincian sanksi bagi seluruh emiten yang disebut dalam laporan Bloomberg Technoz. Nama FILM, KIOS, SUPR, IMPC, dan SHID tercantum dalam daftar kasus yang disanksi hingga Oktober, tetapi keterangan yang dikutip tidak merinci nilai denda untuk masing-masing.

Perbedaan rincian tersebut penting karena pengungkapan kasus mencakup banyak emiten dan pihak. Daftar nama yang disampaikan OJK memberi gambaran cakupan penindakan, sementara laporan mengenai jumlah denda merujuk pada perkara tertentu. Tanpa keterangan lebih jauh dari regulator, hubungan antara setiap sanksi dan masing-masing pihak belum dapat dipetakan secara terperinci.

Kasus saham masuk perhatian MSCI

Dalam forum OJK dan SRO Capital Market Journalist Workshop Media Gathering 2026 pada Sabtu, 31 Oktober, Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Agus Firmansyah menjelaskan alasan MSCI mengusulkan konsultasi terkait penurunan status pasar Indonesia. Menurut Agus, lembaga indeks itu masih mencemaskan kemungkinan terjadinya gangguan pasar seperti yang pernah muncul pada 2025 dan sebelumnya.

Bloomberg Technoz melaporkan kekhawatiran tersebut tetap ada meskipun MSCI mengakui sejumlah reformasi yang telah diumumkan otoritas pasar modal Indonesia. Agus mengaitkan perhatian MSCI dengan kemungkinan berulangnya persoalan pasar, termasuk kasus yang berhubungan dengan BREN, CUAN, dan DSSA. Usulan yang dibahas adalah perubahan klasifikasi dari emerging market menjadi standalone market, bukan keputusan yang dinyatakan telah berlaku.

OJK menyatakan akan melanjutkan penegakan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum. Adapun tindak lanjut atas usulan MSCI masih menjadi perhatian otoritas pasar modal, sementara informasi yang tersedia belum merinci jadwal keputusan maupun langkah lanjutan untuk masing-masing perkara.

Terbitpublik