Sanksi OJK Menjerat Tujuh Emiten, ASLI Didenda Rp 2,7 M

OJK menjatuhkan sanksi kepada tujuh emiten dengan pelanggaran yang beragam. ASLI dikenai denda Rp 2,7 miliar, sedangkan direksi, auditor, dan pihak terkait lainnya turut disanksi.

sanksi-ojk-tujuh-emiten-asli-didenda-rp-2-7-miliar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi kepada tujuh emiten atas pelanggaran aturan pasar modal, dengan denda terbesar dikenakan kepada PT Asri Karya Lestari Tbk (ASLI). Perusahaan itu harus membayar Rp 2,7 miliar terkait penyajian aset dalam laporan keuangan, sementara sejumlah direksi dan auditor juga dikenai sanksi.

Daftar perusahaan yang mendapat sanksi mencakup PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP), PT Widodo Makmur Unggas Tbk (WMUU), PT Kalbe Farma Tbk (KLBF), PT Enseval Putera Megatrading Tbk (EPMT), serta PT Limas Indonesia Makmur Tbk (LMAS). Rincian keputusan OJK tersebut dilaporkan detikFinance.

Bentuk pelanggarannya beragam. Ada yang berkaitan dengan laporan keuangan, transaksi afiliasi dan material, hingga kewajiban menggelar rapat umum pemegang saham tahunan. Sanksi tidak hanya menyasar perusahaan, tetapi juga sejumlah pengurus dan penilai yang terkait.

Masalah aset membuat ASLI dikenai denda terbesar

OJK membagi denda Rp 2,7 miliar untuk ASLI menjadi dua bagian, masing-masing Rp 1,35 miliar. Pelanggaran pertama berkaitan dengan ketentuan pelaporan keuangan. Pemeriksaan OJK menemukan aset bernilai material yang informasi serta nilainya tidak dapat diyakini berdasarkan dokumen pendukung.

Temuan itu tercermin dalam Laporan Keuangan Tengah Tahunan (LKTT) 2024, Laporan Keuangan Tahunan (LKT) 2024, dan LKTT 2025. Denda kedua dikenakan atas persoalan penyajian laporan keuangan, terutama mengenai aset tetap pada periode laporan yang sama.

Sanksi juga dikenakan kepada tiga direksi ASLI, yakni Sulistiono, Yudra Saputra, dan Hariyanto. Mereka didenda Rp 645 juta secara tanggung renteng karena dinilai melanggar ketentuan terkait pengakuan aset material yang keandalan nilai dan informasinya tidak didukung dokumen yang memadai.

Auditor laporan keuangan ASLI, Akuntan Publik Arief Prima, dikenai denda Rp 107,5 juta. OJK menyatakan sanksi itu berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap aturan pasar modal dan standar audit dalam mengaudit LKT 2024. Ketentuan yang disebut mencakup dokumentasi dan perencanaan audit, pengumpulan bukti, prosedur analitis, sampling, serta komunikasi mengenai kelemahan pengendalian internal dan hal audit utama.

ADHI dan ADCP disanksi soal pinjaman pemegang saham

ADHI dan anak usahanya, ADCP, masing-masing didenda Rp 450 juta. Perkara keduanya berhubungan dengan perjanjian pinjaman pemegang saham atau shareholder loan. OJK menyatakan ADHI tidak menjalankan prosedur transaksi afiliasi atas perjanjian tersebut dengan ADCP.

Dalam rangkaian perkara yang sama, penilai Toto Suharto didenda Rp 65 juta. Sanksi dengan nilai serupa dijatuhkan kepada Syaiful Hasan, penilai kewajaran dalam transaksi afiliasi terkait ADCP. Dengan demikian, penindakan OJK pada perkara ini juga mencakup pihak yang terlibat dalam penilaian transaksi, bukan hanya kedua perusahaan.

WMUU dikenai denda Rp 925 juta. OJK mengaitkan sanksi itu dengan penerimaan pinjaman oleh perseroan yang tidak disertai prosedur transaksi material, sekaligus prosedur transaksi afiliasi.

KLBF mendapat denda Rp 200 juta karena tidak melakukan prosedur transaksi afiliasi dalam jual beli aset antara PT Hale International dan PT Forsta Kalmedic Global. EPMT didenda Rp 75 juta atas pelanggaran serupa terkait prosedur transaksi afiliasi. Rincian yang tersedia tidak menyebut nilai transaksi masing-masing perkara.

LMAS dan direksinya ikut dikenai sanksi

Berbeda dari perusahaan lain yang menerima denda, LMAS mendapat peringatan tertulis. OJK menjatuhkan sanksi karena perusahaan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2021, 2022, 2023, dan 2024.

Tiga pengurus LMAS juga didenda dengan total Rp 712,5 juta. Mereka adalah Ibin Bachtiar selaku direktur utama, Itek Bachtiar selaku direktur, serta Edwin Lim yang menjabat direktur pada 2022. OJK menilai ketiganya tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam pengurusan perusahaan.

Rangkaian keputusan tersebut memperlihatkan bahwa jenis sanksi disesuaikan dengan persoalan yang ditemukan, mulai dari penyajian informasi keuangan sampai kepatuhan pada prosedur transaksi dan penyelenggaraan RUPS. Dalam perkara ASLI, perhatian OJK juga menjangkau tanggung jawab direksi dan auditor atas laporan yang diperiksa.

Terbitpublik