Campak di Surabaya: Michael Minta Pengawasan hingga RW

Michael Leksodimulyo meminta Pemkot Surabaya memperkuat pengawasan campak hingga tingkat RW dan sekolah. Ia mendorong pemetaan imunisasi, layanan kejar, serta deteksi dini.

campak-surabaya-michael-minta-pengawasan-hingga-rw

Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Dr Michael Leksodimulyo, meminta Pemerintah Kota Surabaya memperkuat pengawasan campak hingga tingkat rukun warga (RW) dan sekolah. Ia menilai penerbitan surat edaran kewaspadaan belum cukup tanpa langkah nyata, seperti pemetaan wilayah berisiko, pemeriksaan cakupan imunisasi, dan deteksi dini kasus.

Menurut Michael, pencegahan potensi kejadian luar biasa (KLB) campak membutuhkan kerja bersama perangkat daerah dan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan anak yang belum mendapat imunisasi lengkap terdata dan bisa mengakses layanan kesehatan.

Pemkot Surabaya sebelumnya menerbitkan Surat Edaran Nomor 400.7.7.1/20645/436.7.2 Tahun 2026 tentang Penguatan Edukasi Masyarakat dan Kewaspadaan terhadap Penularan Campak serta Potensi Kejadian Luar Biasa di Kota Surabaya. Menanggapi kebijakan tersebut, Michael meminta Dinas Kesehatan menyajikan data cakupan imunisasi campak-rubela (MR) secara terperinci, dari tingkat kota hingga RW.

“Jangan hanya melihat angka cakupan imunisasi tingkat kota,” kata Michael. Data yang rinci, ujarnya, dapat membantu pemerintah menemukan wilayah dengan anak yang status imunisasinya belum lengkap, lalu menentukan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan setempat.

Pemetaan imunisasi dan layanan kejar campak

Michael mendorong imunisasi kejar bagi anak yang belum memperoleh vaksin sesuai jadwal. Untuk mendata mereka, puskesmas, posyandu, pemerintah kelurahan, dan Kader Surabaya Hebat (KSH) diminta memperkuat koordinasi sekaligus mencari tahu kendala yang dihadapi keluarga.

Ia mengingatkan, anak tidak semestinya tertinggal dari layanan karena akses yang terbatas, persoalan administrasi, maupun kurangnya informasi orang tua. Karena itu, pendataan perlu berujung pada tindak lanjut, bukan berhenti sebagai catatan.

“Pastikan tidak ada anak yang tertinggal hanya karena keterbatasan akses pelayanan, masalah administrasi, atau kurangnya informasi orang tua,” ujarnya.

Pemetaan wilayah berisiko juga perlu mempertimbangkan cakupan imunisasi, temuan kasus, kepadatan permukiman, mobilitas penduduk, serta kemudahan masyarakat menjangkau layanan kesehatan. Michael meminta pemerintah memiliki mekanisme tindak lanjut yang terukur ketika pemantauan menunjukkan peningkatan kasus di wilayah tertentu.

Menurut dia, hasil pemetaan dapat menjadi dasar untuk menentukan prioritas edukasi, pemeriksaan status imunisasi, serta penanganan yang dibutuhkan. Dengan cara itu, langkah pencegahan bisa diarahkan ke wilayah dan kelompok anak yang memerlukan perhatian lebih besar.

Deteksi dini perlu didukung pelaporan yang jelas

Kecepatan mendeteksi dan menangani kasus menjadi perhatian Michael untuk mencegah penularan meluas. Puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan swasta, katanya, perlu memiliki mekanisme pelaporan yang jelas serta segera melakukan penyelidikan epidemiologi apabila ditemukan indikasi penularan berkelompok.

“Jangan sampai peningkatan kasus baru diketahui setelah penularan meluas di lingkungan keluarga, sekolah, atau permukiman,” tegasnya. Ia menilai kesiapan pelaporan penting agar temuan di lapangan dapat ditindaklanjuti sebelum menjalar ke lingkungan yang lebih luas.

Pengawasan, lanjut Michael, tidak cukup mengandalkan sosialisasi surat edaran. Perlu ada pembagian tanggung jawab yang jelas, termasuk mengenai pihak yang menerima laporan, alur penyampaian informasi, dan evaluasi pelaksanaan di lingkungan permukiman maupun fasilitas pendidikan.

Sekolah dan kader diminta memahami kewaspadaan

Michael meminta Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk memastikan sekolah, pendidikan anak usia dini (PAUD), taman kanak-kanak (TK), hingga tempat penitipan anak menerima panduan kewaspadaan campak. Satuan pendidikan perlu memahami gejala yang perlu diwaspadai dan prosedur ketika menemukan anak dengan gejala yang mengarah pada campak.

Koordinasi dengan orang tua dan fasilitas kesehatan juga diperlukan agar dugaan kasus bisa segera ditindaklanjuti. Michael mempertanyakan apakah seluruh sekolah di Surabaya telah menerima panduan tersebut dan siapa yang memastikan penerapannya.

Di lingkungan masyarakat, Kader Surabaya Hebat diharapkan berperan sebagai ujung tombak edukasi. Mereka perlu dibekali pengetahuan mengenai gejala campak, pencegahan, dan cara melaporkan temuan yang membutuhkan tindak lanjut petugas kesehatan.

“Jangan hanya diberi tugas menyosialisasikan surat edaran, tetapi juga perlu memiliki alur koordinasi dan pelaporan yang jelas,” kata Michael. Ia menegaskan pencegahan campak bergantung pada koordinasi berkelanjutan antara Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, puskesmas, fasilitas kesehatan, sekolah, pemerintah kelurahan, dan kader di tingkat RW.

Dengan pengawasan yang menjangkau lingkungan tempat anak tinggal dan belajar, pemerintah dapat menghubungkan edukasi, pendataan imunisasi, serta penanganan temuan di lapangan. Michael meminta langkah-langkah tersebut menjadi tindak lanjut nyata dari surat edaran, sehingga kesiapsiagaan Surabaya tidak hanya bertumpu pada imbauan.

Terbitpublik