Dua Anak Menhaj Mundur, Kemenhaj Siapkan Pengganti
Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad Fawwaz mundur sebagai tenaga ahli Kemenhaj setelah pengangkatan mereka menuai kritik. Kementerian akan menentukan pengganti.
Dua anak Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf, Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad Fawwaz, mengundurkan diri dari jabatan tenaga ahli di Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Keputusan itu diumumkan setelah pengangkatan keduanya menuai kritik dan memunculkan dugaan nepotisme di ruang publik.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pengunduran diri tersebut telah diterima oleh dirinya bersama Menteri Haji. CNN Indonesia dan CNA Indonesia melaporkan, Dahnil menyampaikan kabar itu di kantor Kemenhaj, Jakarta Pusat, pada Senin, 26 Oktober 2026. ANTARA juga mengonfirmasi keputusan mundur tersebut.
Jabatan tenaga ahli itu ditinggalkan menyusul ramainya pembahasan mengenai hubungan keluarga kedua pejabat dengan pimpinan kementerian. Kemenhaj menyatakan posisi yang kosong akan diisi personel lain berdasarkan kebijakan dan arahan Menteri Haji dan Umrah.
Polemik berawal dari dokumen pengangkatan
Perhatian publik menguat setelah tangkapan layar dokumen pengangkatan beredar di media sosial. Dokumen yang ramai dibahas itu disebut mencantumkan Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 3 Tahun 2026 sebagai dasar pengangkatan tenaga ahli. Kritik muncul karena dua orang yang ditunjuk merupakan putra Gus Irfan, sapaan Mochamad Irfan Yusuf.
Penunjukan tersebut dinilai sebagian pihak mengandung unsur nepotisme. Namun, bahan pemberitaan yang tersedia memuat dugaan dan kritik publik, bukan kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran. Pengunduran diri keduanya kemudian menjadi respons terhadap polemik yang berkembang, sementara Dahnil menyebut kementerian perlu menjaga integritas dan meredakan kegaduhan.
Dahnil menyampaikan bahwa pimpinan Kemenhaj berkomitmen mencegah praktik yang tidak etis. Ia juga menegaskan kementerian harus terbebas dari tindakan manipulatif dan koruptif. Pernyataan itu disampaikan ketika menjelaskan alasan pengunduran diri dan sikap kementerian terhadap sorotan publik.
Peran mereka bermula saat BP Haji dibentuk
Dahnil menelusuri keterlibatan kedua putra menteri ke masa awal pembentukan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), pada akhir Oktober 2024. Menurut penjelasannya, lembaga tersebut masih kekurangan sumber daya manusia dan belum memiliki perangkat organisasi yang memadai, termasuk kantor dan staf administrasi.
Pada tahap awal, BP Haji dipimpin oleh dua orang, yakni Gus Irfan dan Dahnil. Mereka membutuhkan bantuan untuk menjalankan pekerjaan kelembagaan. Dahnil mengatakan sulit mendapatkan orang yang bersedia membantu secara sukarela pada masa itu. Ia menyebut anak Gus Irfan termasuk yang ikut bekerja sejak awal, tanpa menerima gaji.
“Waktu itu mereka enggak bergaji,” kata Dahnil.
Penjelasan terpisah disampaikan Gus Irfan. Ia mengatakan kedua anaknya bersama sejumlah santri membantu proses pembentukan BP Haji selama sekitar tiga hingga empat bulan tanpa bayaran. Setelah lembaga tersebut berkembang menjadi kementerian, sebagian orang yang pernah membantu kemudian diangkat sebagai tenaga ahli.
Menurut Gus Irfan, pengangkatan itu dilakukan terhadap orang-orang yang dinilai memiliki integritas dan kompetensi. Ia juga menjelaskan bahwa menteri memiliki kuota untuk mengangkat tenaga pendukung dari luar struktur kementerian, meski kuota maksimal tersebut tidak digunakan seluruhnya. Keterangan itu merupakan penjelasan pihak menteri di tengah sorotan atas penunjukan anggota keluarganya.
Kementerian akan menentukan tenaga ahli baru
Kasus ini menempatkan proses pengisian jabatan pendukung di Kemenhaj dalam perhatian publik. Dua tenaga ahli yang mundur sebelumnya disebut memiliki pengalaman membantu lembaga sejak fase awal, tetapi penunjukan mereka belakangan dipersoalkan karena hubungan keluarga dengan menteri. Kedua hal tersebut menjadi bagian dari polemik yang disampaikan dalam pemberitaan CNN Indonesia, CNA Indonesia, dan ANTARA.
Pengunduran diri telah diterima pimpinan kementerian. Untuk sementara, tindak lanjut yang disebutkan Kemenhaj adalah mengisi posisi yang ditinggalkan dengan personel baru sesuai kebijakan dan arahan menteri. Belum ada nama pengganti yang diumumkan dalam keterangan yang diberitakan.
