KPK Dalami Fakta Proyek Jalan Sumut, Nama Bobby Disorot

KPK menyatakan akan mendalami fakta persidangan perkara proyek jalan Sumatera Utara, termasuk pergeseran anggaran Rp165 miliar yang membuat nama Bobby Nasution disorot.

kpk-dalami-fakta-proyek-jalan-sumut-nama-bobby-disorot

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menyelidiki lebih jauh kemungkinan keterlibatan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam perkara dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. Penyidik akan menelaah fakta penyidikan dan persidangan, termasuk pergeseran anggaran pembangunan jalan senilai sekitar Rp165 miliar.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, penyidik belum menutup kemungkinan perkara berkembang ke lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun melibatkan pihak lain di pemerintah pusat. Namun, penyidikan yang berjalan saat ini masih berfokus pada klaster Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut.

Achmad menyampaikan hal itu dalam keterangan yang dikutip pada Jumat, 23 Oktober 2026. Ia menegaskan, fakta yang terungkap dalam proses penyidikan maupun di persidangan dapat menjadi dasar bagi penyidik untuk mengembangkan perkara.

“Setiap fakta-fakta baik di proses penyidikan yang berjalan saat itu dan fakta-fakta di persidangan termasuk juga yang kemudian menjadi dasar teman-teman di penyidikan mengembangkan perkara ini,” kata Achmad.

Anggaran proyek jalan dan sorotan di persidangan

Penyidikan awal KPK berkaitan dengan proyek di lingkungan BBPJN Sumut yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Jika pengembangan menyentuh proyek atau anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kata Achmad, penyidik perlu mendalami jalur anggaran yang berbeda.

“Apakah ada kemudian pengembangan-pengembangan baik yang di lingkungan pemerintah daerah, karena ini anggarannya kan pasti beda, kalau balai besar kan tentunya anggaran APBN ya di pusat,” ujar Achmad. Ia juga menyebut kemungkinan keterlibatan pihak di tingkat pusat, termasuk unsur terkait di Direktorat Jenderal Bina Marga, masih akan ditelaah.

Perhatian terhadap Bobby menguat setelah majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan menyoroti pergeseran anggaran sekitar Rp165 miliar. Dana itu berkaitan dengan dua proyek jalan di Kabupaten Padang Lawas Utara, yakni ruas Sipiongot–Batas Labuhan Batu dan Sipiongot–Hutaimbaru.

Dalam persidangan, Sekretaris Dinas PUPR Sumut Muhammad Haldun menerangkan bahwa anggaran kedua proyek tersebut tidak tercantum dalam APBD murni 2025. Anggaran disebut dialokasikan melalui pergeseran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Majelis hakim ingin mengetahui dasar hukum, proses evaluasi, serta pengambilan keputusan dalam mekanisme yang disebut berlangsung hingga enam kali melalui peraturan gubernur.

Kesaksian dan pemanggilan Bobby

Pada 24 September 2025, Ketua Majelis Hakim Khamozaro Waruwu meminta jaksa KPK menghadirkan Bobby dan mantan Penjabat Sekretaris Daerah Sumut Effendy Pohan untuk memberi keterangan mengenai pergeseran anggaran tersebut. Dalam sidang berikutnya, 1 Oktober 2025, hakim menyatakan pemanggilan Bobby akan dipertimbangkan sesuai perkembangan fakta persidangan.

Nama Bobby juga muncul dalam kesaksian mantan Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting pada 2 Oktober 2025. Topan mengatakan telah melaporkan rencana pembangunan dua ruas jalan itu kepada Bobby. Menurut kesaksiannya, Bobby mempersilakan agar jalan yang diajukan ditinjau.

Topan menyebut kedua proyek tersebut sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) gubernur dan wakil gubernur. Namun, kaitan dokumen yang ditampilkan di persidangan dengan kedua proyek itu turut dipersoalkan. Jaksa KPK juga memperlihatkan foto Bobby bersama Topan di lokasi peninjauan jalan. Mantan Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yasir Ahmadi membenarkan foto tersebut dan mengatakan dirinya ikut mengawal rombongan gubernur bersama unsur TNI dan kepolisian.

Fakta-fakta itu menjadi bahan yang dapat ditelaah penyidik. KPK belum menyatakan Bobby sebagai tersangka dalam perkara ini; keterangan lembaga antirasuah tersebut sejauh ini menegaskan bahwa kemungkinan pengembangan masih didalami.

Pengembangan perkara BBPJN Sumut

Perkara bermula dari operasi tangkap tangan KPK di Sumatera Utara pada 26 Juni 2025. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan suap atau gratifikasi dalam pengerjaan proyek di lingkungan BBPJN Sumut periode 2023–2025. Dalam perkara awal, lima orang ditetapkan sebagai tersangka dan perkaranya telah disidangkan.

Mereka adalah Topan Obaja Putra Ginting; Rasuli Efendi Siregar, Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK); Heliyanto, PPK di Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut; serta M Akhirun Efendi Siregar dan M Rayhan Dulasmi Pilang, masing-masing Direktur Utama PT Dalihan Natolu Grup dan Direktur PT Rona Na Mora.

Berdasarkan fakta persidangan dan bukti baru, KPK kemudian mengembangkan penyidikan. Pada 30 September 2026, lembaga itu menetapkan delapan tersangka baru, yang terdiri atas pejabat BBPJN dan satuan kerja jalan nasional di Sumatera Utara.

Dalam keterangan KPK yang dikutip VIVA, dugaan penerimaan uang oleh delapan tersangka itu berkisar Rp270 juta hingga Rp3,49 miliar. Uang tersebut diduga merupakan biaya komitmen dari sejumlah penyedia proyek. Mantan Kepala Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumut T. Rahmansyah Putra disebut diduga menerima jumlah terbesar, yakni Rp3,49 miliar.

Perkembangan berikutnya akan bergantung pada penilaian penyidik terhadap bukti dan keterangan yang tersedia. KPK menyatakan akan menelusuri fakta secara berkelanjutan, baik terkait penggunaan anggaran APBN di BBPJN maupun kemungkinan perkara menyentuh pengelolaan anggaran di tingkat daerah.

Terbitpublik