Pemberhentian Pengurus AMGPM Ambon Dipersoalkan
Pemberhentian Ketua dan Sekretaris AMGPM Daerah Kota Ambon dalam MPP XXXVII menuai pertanyaan soal dasar aturan dan prosedur. Penjelasan resmi para pihak masih diperlukan.
Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku (AMGPM) Daerah Kota Ambon dalam Musyawarah Pimpinan Paripurna (MPP) XXXVII memunculkan polemik. Proses yang berlangsung di Jemaat GPM Ohoira pada 18–21 Oktober 2026 itu dipersoalkan karena dasar aturan dan mekanismenya belum dijelaskan secara terbuka.
Bedah Nusantara melaporkan, keputusan tersebut menyasar Ketua AMGPM Daerah Kota Ambon Vembriano Lesnussa dan sekretarisnya, Fenny Sairdama. Pihak yang mempersoalkan keputusan menilai pemberhentian itu perlu diuji berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Peraturan Organisasi AMGPM, serta tata tertib persidangan.
Kritik atas laporan pelayanan memicu ketegangan
Persoalan bermula ketika Pengurus AMGPM Daerah Kota Ambon menyampaikan kritik terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelayanan Pengurus Besar (PB) AMGPM dalam forum MPP XXXVII. Menurut laporan Bedah Nusantara, kritik tersebut memicu ketegangan antara pengurus daerah dan Ketua Umum PB AMGPM, Melkianus Sairdekaut.
Dalam dinamika sidang, Melkianus disebut menilai sikap Vembriano melanggar etika organisasi. Atas penilaian itu, Vembriano diminta menyampaikan permintaan maaf di hadapan peserta forum. Namun, menurut laporan tersebut, ia tidak menyampaikan permintaan maaf secara resmi seperti yang diminta dan memilih keluar dari persidangan atau walkout.
Situasi itu kemudian berujung pada arahan Ketua Umum PB AMGPM agar forum mengambil langkah pemberhentian terhadap Ketua dan Sekretaris AMGPM Daerah Kota Ambon. Laporan yang sama menyebut keduanya diberhentikan secara tidak hormat dalam forum tersebut.
Rangkaian peristiwa itu membuat keputusan pemberhentian menjadi perhatian. Pertanyaan utamanya bukan hanya mengenai ketegangan dalam sidang, melainkan juga apakah tindakan organisasi tersebut telah melalui prosedur yang berlaku dan memiliki dasar yang dapat ditunjukkan kepada anggota.
Dasar aturan pemberhentian diminta diperjelas
Pihak yang mempersoalkan keputusan menilai kritik terhadap LPJ, perbedaan pendapat, ataupun persoalan etika di ruang sidang tidak dengan sendirinya cukup untuk menjadi dasar pemberhentian. Setiap langkah yang berdampak pada kedudukan pengurus, menurut pandangan tersebut, harus merujuk pada ketentuan organisasi dan dijalankan melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.
MPP merupakan forum pengambilan keputusan dalam organisasi. Karena itu, keputusan yang menyangkut status kepengurusan memerlukan kejelasan mengenai siapa yang berwenang mengambilnya, aturan apa yang digunakan, serta bagaimana prosesnya berlangsung. Penjelasan tersebut penting agar keputusan forum dapat dipahami dan legitimasi organisasi tidak terus diperdebatkan.
Bedah Nusantara menyebut belum ada keterangan mengenai pasal-pasal organisasi yang dijadikan dasar pemberhentian Vembriano dan Fenny. Tanpa rincian itu, publik maupun anggota organisasi belum dapat menilai secara utuh apakah keputusan tersebut sesuai dengan AD/ART dan Peraturan Organisasi AMGPM.
Untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran prosedur, sejumlah dokumen perlu diperiksa, antara lain AD/ART, Peraturan Organisasi, tata tertib MPP XXXVII, dan risalah persidangan. Dokumen-dokumen itu dapat membantu menjelaskan bagaimana keputusan diambil, termasuk apakah forum memiliki kewenangan dan apakah tahapan yang disyaratkan telah dipenuhi.
Penjelasan para pihak masih diperlukan
Hingga laporan Bedah Nusantara diterbitkan, belum tersedia penjelasan resmi dari Ketua Umum PB AMGPM, pimpinan sidang MPP XXXVII, maupun pihak AMGPM Daerah Kota Ambon. Keterangan dari mereka diperlukan untuk memberi gambaran yang berimbang, termasuk menjelaskan alasan keputusan dan aturan yang menjadi rujukan.
Dalam situasi seperti ini, klarifikasi tidak hanya penting untuk menjawab kritik, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan anggota terhadap proses organisasi. Jika keputusan memiliki landasan dan prosedur yang jelas, pemaparan dokumen serta kronologi dapat meredakan ketidakpastian. Sebaliknya, bila ada tahapan yang tidak sesuai, organisasi perlu menjelaskan bagaimana persoalan itu akan ditangani.
Polemik pemberhentian ini pada akhirnya menempatkan kepatuhan terhadap aturan sebagai hal yang perlu diperiksa bersama, bukan semata-mata diperdebatkan melalui perbedaan sikap di forum. Penjelasan terbuka dari pihak-pihak terkait dan pemeriksaan risalah sidang akan menjadi langkah penting untuk memastikan keputusan MPP XXXVII dapat dipahami serta dipertanggungjawabkan.
