RUU Satu Data Menuju Paripurna, Usulkan Badan Baru
DPR menargetkan RUU Satu Data Indonesia disahkan pada 6 Oktober 2026. Rancangan itu mengusulkan BSDI untuk mengoordinasikan data tanpa memusatkan kepemilikannya.
DPR RI menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia disahkan dalam rapat paripurna pada Selasa, 6 Oktober 2026. RUU tersebut mengusulkan pembentukan Badan Satu Data Indonesia (BSDI) untuk mengoordinasikan pengelolaan data lintas kementerian dan lembaga.
Anggota Badan Legislasi DPR, Daniel Johan, mengatakan aturan ini diharapkan mengatasi persoalan data yang tersebar di berbagai instansi. Menurut dia, selama ini tiap kementerian memiliki data sendiri, sementara koordinasi dan penyatuannya belum ditopang undang-undang.
“Salah satu masalah besar dalam konteks data kali ini kan data ya itu terlalu banyak apa, ego sektoral. Masing-masing kementerian punya data,” kata Daniel saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 2 Oktober 2026.
BSDI diusulkan sebagai pengoordinasi data lintas instansi
Dalam rancangan itu, BSDI akan berperan mengorkestrasi, mengoordinasikan, dan mengumpulkan data yang dikelola kementerian atau lembaga. Daniel menyebut pembentukan badan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang selama ini, menurut dia, baru diatur melalui peraturan presiden.
“Nah ini sekarang diatur, diorkestrasi, dikoordinasi, dikumpulkan oleh Badan Satu Data Indonesia yang selama ini memang belum ada undang-undangnya, kan baru Perpres, jadi ini untuk memperkuat,” ujarnya.
Meski diusulkan menjadi lembaga baru, pembentukan BSDI nantinya diserahkan kepada presiden. Daniel mengatakan badan itu akan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Rancangan tersebut juga menyebut BSDI memiliki sifat koordinatif, normatif, dan fasilitatif, serta bertugas menjadi penghubung bagi pembina data, produsen data, walidata, dan pengguna data.
Pengaturan itu tidak serta-merta memindahkan seluruh data ke satu lembaga. RUU mengatur interoperabilitas tanpa sentralisasi: integrasi dilakukan tanpa mengalihkan kepemilikan, penguasaan, pengendalian, maupun tanggung jawab pengelolaan data dari instansi yang memproduksinya.
RUU Satu Data mengatur standar hingga pembagian kewenangan
RUU Satu Data Indonesia telah memasuki Pembahasan Tingkat I pada Jumat, 2 Oktober 2026. DPR menargetkan pengesahannya dalam rapat paripurna berikutnya pada Selasa, 6 Oktober. Rancangan ini terdiri atas 17 bab dan 138 pasal.
Materinya mencakup asas penyelenggaraan Satu Data Indonesia, termasuk kedaulatan, kepatuhan, ketahanan, keterpaduan, interoperabilitas, akuntabilitas, keamanan dan kerahasiaan, serta kepastian hukum. RUU juga merancang ekosistem yang meliputi data dasar nasional, tata kelola, standar dan metadata, arsitektur sistem, infrastruktur teknis, pengawasan, hingga penyelesaian sengketa.
Data dasar nasional akan dikelompokkan, diklasifikasikan, dan ditetapkan jenisnya berdasarkan kebutuhan pembangunan nasional, pelayanan publik, penanggulangan bencana, serta kepentingan strategis lainnya. RUU turut mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa atau kelurahan dalam memproduksi, mengelola, memperbarui, menyediakan, serta menggunakan data sesuai kewenangan masing-masing.
Pembagian tersebut dirancang tanpa menghilangkan kewenangan instansi produsen data. Dengan demikian, koordinasi nasional berjalan beriringan dengan tanggung jawab tiap lembaga atas data yang dihasilkannya.
Akses terbuka tetap memiliki batas keamanan
Daniel menyebut masyarakat nantinya dapat mengakses data secara terbuka dari kementerian dan lembaga. Namun, akses tidak mencakup data yang bersifat rahasia dan berkaitan dengan pertahanan serta keamanan.
“Yang enggak bisa diakses itu yang menyangkut pertahanan dan keamanan, yang bersifat rahasia,” kata Daniel.
Rancangan tersebut juga memuat arsitektur sistem dan infrastruktur teknis untuk menjaga keamanan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, serta interoperabilitas data. Mitigasi risiko dan audit berkala menjadi bagian dari pengaturan itu.
Bagi Daniel, pembenahan data berkaitan langsung dengan kualitas perencanaan pembangunan. Ia menilai data yang tidak tertata dapat membuat ukuran dan kriteria kebijakan menjadi tidak jelas, sehingga arah pembangunan sulit dipastikan.
“Negara tanpa data enggak ada perencanaan. Perencanaan amburadul, penuh manipulasi, penuh benar enggak benar, kita enggak paham,” ujarnya. Ia berharap aturan tersebut dapat membuat pembangunan lebih terarah.
Target paripurna menjadi tahap penting bagi RUU ini, tetapi pembentukan badan dan penerapan tata kelola baru masih bergantung pada proses pengesahan serta tindak lanjut pemerintah. Jika disahkan, tantangannya bukan hanya menghubungkan data, melainkan juga menjaga pembagian tanggung jawab dan keamanan sebagaimana dirancang dalam aturan tersebut.
