14 BPR dan BPRS Dilikuidasi, LPS Ungkap Penyebab Utama

LPS mencatat 14 BPR dan BPRS dilikuidasi sepanjang Januari-Oktober 2026. Masalah tata kelola disebut sebagai pemicu utama, sementara klaim yang telah dibayar mencapai Rp643,94 miliar.

14-bpr-bprs-dilikuidasi-lps-ungkap-penyebab-utama

Masalah tata kelola menjadi faktor utama di balik likuidasi 14 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) di Indonesia selama Januari hingga Oktober 2026. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat, penutupan itu berdampak pada puluhan ribu rekening nasabah dengan simpanan layak bayar mencapai Rp1,9 triliun.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyampaikan data tersebut dalam konferensi pers hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) IV Tahun 2026 di Jakarta Pusat, Selasa, 3 November 2026. Menurut dia, berbagai faktor dapat berkontribusi pada penutupan, tetapi persoalan tata kelola merupakan pemicu yang paling banyak dipantau.

Angka likuidasi itu merujuk khusus pada BPR dan BPRS, bukan seluruh jenis bank di Indonesia. Seperti diberitakan detikFinance dan ANTARA, LPS juga melaporkan telah membayar klaim simpanan layak bayar sebesar Rp643,94 miliar kepada para nasabah dari bank-bank yang dilikuidasi tersebut.

Tata kelola internal jadi perhatian LPS

Penjelasan LPS menempatkan persoalan internal sebagai benang merah dari penutupan sepanjang sepuluh bulan itu. Anggito tidak menyebut satu penyebab tunggal yang berlaku untuk semua bank. Ia menjelaskan bahwa ada faktor lain, namun tata kelola menjadi masalah utama yang terpantau dalam kasus-kasus tersebut.

Data yang disampaikan belum merinci bentuk persoalan tata kelola pada setiap BPR atau BPRS. Karena itu, angka 14 tersebut tidak dapat dibaca sebagai gambaran bahwa seluruh bank kecil mengalami masalah yang sama. Yang tersedia dari keterangan LPS adalah jumlah lembaga yang dilikuidasi dan faktor utama yang dinilai berpengaruh secara umum.

Pembedaan ini penting bagi nasabah. Likuidasi adalah tindakan terhadap bank tertentu, sedangkan angka yang diumumkan LPS mencakup kasus yang terjadi dalam rentang Januari sampai Oktober 2026. Data itu tidak menyatakan bahwa seluruh BPR dan BPRS di Tanah Air ditutup atau menghadapi persoalan serupa.

Hampir 63 ribu rekening masuk perhitungan klaim

LPS menetapkan 62.971 rekening sebagai rekening dengan simpanan layak bayar. Nilai simpanan yang masuk dalam perhitungan tersebut mencapai Rp1,9 triliun. Cakupan itu memberi gambaran mengenai besarnya penanganan klaim yang harus dilakukan setelah belasan BPR dan BPRS masuk proses likuidasi.

Sampai konferensi pers digelar, pembayaran klaim yang telah dilakukan tercatat sebesar Rp643,94 miliar. Angka pembayaran itu lebih kecil daripada total simpanan layak bayar yang ditetapkan. Dengan demikian, data yang disampaikan menunjukkan jumlah yang sudah dibayarkan pada saat laporan dibuat, bukan bahwa seluruh klaim telah selesai.

Anggito menyebut sekitar 60 persen pembayaran klaim dilakukan dalam lima hari kerja pertama setelah bank terkait dilikuidasi. Keterangan tersebut menggambarkan kecepatan pembayaran pada tahap awal, tetapi tidak berarti seluruh rekening menerima pembayaran pada waktu yang sama. LPS tidak memerinci dalam laporan itu pembagian waktu pembayaran untuk sisa klaim.

Bagi nasabah, perbedaan antara total simpanan layak bayar dan nilai klaim yang sudah dibayarkan menjadi informasi penting. LPS memaparkan keduanya secara terpisah: Rp1,9 triliun sebagai nilai simpanan yang ditetapkan layak dibayar, sementara Rp643,94 miliar merupakan pembayaran yang telah disalurkan. Jumlah rekening juga dihitung dalam satuan rekening, bukan jumlah orang, sehingga seorang nasabah dapat memiliki lebih dari satu rekening.

Koordinasi KSSK berlanjut

Dalam kesempatan yang sama, LPS menyatakan terus berkoordinasi dengan lembaga lain di dalam KSSK untuk menjaga stabilitas sistem perbankan dan melindungi dana nasabah. Pernyataan itu menjadi bagian dari respons lembaga setelah mencatat likuidasi 14 BPR dan BPRS.

Namun, LPS belum menyampaikan rincian langkah khusus untuk tiap bank maupun jadwal penyelesaian seluruh klaim yang tersisa. Perkembangan yang dapat dipastikan dari pemaparan tersebut adalah pembayaran telah berjalan, sementara koordinasi antarlembaga tetap dilakukan untuk menjaga stabilitas dan memastikan perlindungan dana nasabah.

Terbitpublik