Gugatan Ijazah Gibran Dinilai Beririsan dengan Pilpres 2029
Gugatan atas syarat pendidikan Gibran di MK dinilai Boni Hargens berpotensi beririsan dengan kalkulasi politik menuju Pilpres 2029. Ia juga menyoroti batas kewenangan MK dan jalur pemakzulan.
Gugatan yang mempersoalkan ijazah dan riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi dinilai memiliki dimensi politik menjelang Pemilihan Presiden 2029. Analis politik dan hukum Boni Hargens menilai, polemik itu berpotensi memengaruhi peta koalisi, bukan hanya menjadi perdebatan mengenai pemenuhan syarat pencalonan.
Penilaian tersebut disampaikan Boni sebagaimana diberitakan Suara.com pada Jumat, 25 September 2026. Ia melihat isu keabsahan jabatan wakil presiden dapat digunakan untuk menekan legitimasi kepemimpinan sekaligus membuka ruang tawar-menawar politik sebelum kontestasi berikutnya.
Boni melihat kaitan dengan bursa Pilpres 2029
Boni menguraikan tiga kemungkinan yang menurutnya bertaut dalam gugatan itu: manuver antarkelompok politik, upaya melemahkan legitimasi pemerintahan, serta pembentukan posisi tawar menuju Pilpres 2029. Ia menekankan bahwa penilaian tersebut merupakan pembacaan atas dampak politik dari perkara, bukan semata uraian mengenai pokok hukum yang diajukan ke MK.
Menurut Boni, perdebatan soal pemakzulan bisa mengganggu soliditas pemerintahan dan memberi ruang bagi perubahan hubungan antara koalisi dan oposisi. Dalam situasi menjelang pemilu, isu yang menyentuh keabsahan jabatan nasional juga dapat ikut membentuk percakapan mengenai siapa yang akan maju dan dengan siapa mereka berpasangan.
Ia menduga ada figur politik yang berusaha mengambil peluang dari polemik tersebut untuk masuk ke pembicaraan pencalonan wakil presiden pada 2029, termasuk kemungkinan mendampingi Presiden Prabowo. Boni tidak menyebut nama figur yang dimaksud. Karena itu, dugaan mengenai kepentingan politik tersebut perlu dipahami sebagai analisisnya, bukan fakta yang telah dibuktikan.
Gugatan ke MK diajukan tim kuasa hukum yang terdiri atas Denny Indrayana, Refly Harun, dan Bambang Widjojanto. Mereka mempersoalkan riwayat pendidikan Gibran dan menilai persyaratan dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Pemilihan Umum tidak terpenuhi sejak tahap pendaftaran.
Para pemohon meminta MK mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden, menyatakan pencalonannya cacat hukum, serta membatalkan keputusan KPU mengenai penetapan hasil Pemilu 2024. Permintaan itu menjadikan batas kewenangan lembaga peradilan konstitusi sebagai salah satu pokok penting dalam perdebatan.
Batas waktu dan kewenangan MK dipersoalkan
Boni sependapat dengan pandangan KPU bahwa gugatan tersebut terbentur tenggat dan yurisdiksi. Ia merujuk Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu serta Pasal 74 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi, yang menurutnya membatasi pengajuan sengketa hasil pemilihan presiden paling lambat 3 x 24 jam setelah KPU mengumumkan hasil secara resmi.
Persoalan lain terletak pada jenis perkara yang dapat diputus MK. Boni merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU MK, yang menurut penjelasannya memberi MK kewenangan terbatas untuk memutus perselisihan hasil pemilu. Ia menilai kewenangan itu tidak sama dengan wewenang untuk memberhentikan pejabat yang sudah dilantik.
Dengan demikian, menurut Boni, gugatan yang meminta pembatalan hasil pemilu tidak otomatis dapat menjadi jalur untuk mencopot wakil presiden. Perbedaan antara sengketa hasil pemilu dan pemberhentian pejabat menjadi krusial karena masing-masing memiliki dasar serta mekanisme konstitusional yang berbeda.
Pemakzulan memiliki jalur tersendiri
Untuk pemberhentian wakil presiden definitif, Boni menunjuk mekanisme pemakzulan yang diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Proses tersebut, menurutnya, harus dimulai melalui DPR RI, bukan lewat gugatan perseorangan di MK.
Penjelasan itu menempatkan dua isu secara terpisah: keberatan atas syarat pencalonan Gibran dan prosedur konstitusional untuk memberhentikan wakil presiden. Keduanya berhubungan dalam polemik yang berkembang, tetapi tidak serta-merta memiliki jalur penyelesaian yang sama.
Di ranah politik, Boni memperkirakan isu tersebut dapat menjadi bahan tawar-menawar menjelang 2029. Di ranah hukum, perhatian tertuju pada kewenangan MK dan ketentuan pengajuan sengketa. Perkembangan perkara dan respons lembaga terkait akan menentukan arah pembahasan berikutnya.
