Pandu Sjahrir Tegaskan Investasi Pasif di Supra Sekuritas
Pandu Sjahrir menyebut sahamnya di Supra Sekuritas sebagai investasi minoritas pasif. OJK belum mengungkap identitas lengkap anggota bursa yang disanksi.
Pandu Sjahrir menegaskan kepemilikannya di PT Supra Sekuritas Indonesia merupakan investasi minoritas dan tidak memberinya peran dalam pengelolaan perusahaan. Klarifikasi Chief Investment Officer Danantara Indonesia itu muncul saat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum membuka identitas lengkap anggota bursa yang terkena sanksi dalam perkara pelanggaran pasar modal.
Juru bicara Pandu menyatakan investasi tersebut dilakukan dalam kapasitas pribadi dan bersifat pasif. Pandu, menurut keterangan itu, tidak menjadi pengurus maupun terlibat dalam kegiatan perdagangan dan kepatuhan Supra. Ia juga tidak dituduh melakukan pelanggaran oleh OJK.
Namun, hubungan kepemilikan tersebut menjadi perhatian setelah Bloomberg mengaitkan Supra dengan salah satu entitas yang masuk dalam pengumuman sanksi regulator. Laporan itu mengutip sumber anonim. OJK belum mengonfirmasi secara terbuka apakah Supra merupakan perusahaan yang dimaksud.
Jalur kepemilikan melalui Asha Artha Sehati
Kepemilikan Pandu di Supra berlangsung melalui PT Asha Artha Sehati. Data registrasi perusahaan yang dikutip Bloomberg menunjukkan Asha menguasai 27,5 persen saham Supra. Porsi selebihnya, 72,5 persen, dimiliki perusahaan yang dikendalikan Yonggi Tanuwidjaja.
Katadata, dengan merujuk data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, melaporkan Pandu memegang 41.112 saham Asha Artha Sehati dengan nilai Rp 41,112 miliar. Kepemilikan itu setara dengan 99,99 persen saham Asha. Satu saham lainnya tercatat atas nama Heidi Melissa Deborah Najogi, direktur perusahaan tersebut, senilai Rp 1 juta.
Dengan porsi hampir seluruh saham Asha, Pandu memiliki kepentingan tidak langsung sebesar 27,5 persen di Supra. Ia tercatat masuk sebagai pemegang saham tidak langsung pada akhir 2023, menurut laporan Bloomberg.
Dalam penjelasan yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Pandu mengatakan investasi minoritas dan pasif merupakan bagian dari pekerjaannya di bidang investasi. Ia menyebut telah menanamkan modal di berbagai perusahaan selama puluhan tahun, termasuk melalui perusahaan modal ventura. Investasi itu menjangkau beragam sektor, termasuk teknologi, media, perusahaan rintisan, dan jasa keuangan.
Pandu mengibaratkan pemegang saham tidak serta-merta menjadi bagian dari manajemen perusahaan. Ia juga menyatakan mendukung penegakan aturan terhadap pihak yang terbukti melanggar, sembari meminta agar kepemilikan sahamnya tidak dianggap sebagai tanggung jawab atas tindakan perusahaan.
Identitas perusahaan yang disanksi belum diumumkan
OJK menyatakan identitas lengkap pihak yang dikenai sanksi baru akan dibuka setelah masa banding selesai. Karena itu, sampai informasi tersebut dipastikan regulator, hubungan Supra dengan perkara sanksi masih merujuk pada pemberitaan Bloomberg dan belum menjadi konfirmasi resmi OJK.
CNBC Indonesia melaporkan Supra termasuk broker dengan nilai transaksi besar pada saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) dalam setahun terakhir. Informasi aktivitas perdagangan itu menjadi bagian dari pemberitaan mengenai dugaan keterkaitan perusahaan dengan salah satu entitas yang disanksi. Meski demikian, OJK belum menyebut nama Supra dalam pengumumannya.
Dalam siaran pers bertanggal 21 Oktober 2026, OJK menjelaskan sanksi yang ditetapkan pada 16 Oktober berkaitan dengan saham DSSA, PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN). Total denda yang disebut dalam pengumuman tersebut mencapai Rp 2,1 triliun. Regulator juga menjatuhkan denda administratif kepada sembilan anggota bursa dalam perkara DSSA dan dua anggota bursa dalam perkara CUAN, serta memberikan peringatan tertulis kepada delapan tenaga pemasaran.
Menurut OJK, manipulasi saham DSSA dilakukan nasabah melalui sejumlah anggota bursa secara terencana dan terstruktur. Namun, rincian nama perusahaan yang terkena sanksi belum dapat dipastikan dari pengumuman publik yang tersedia.
Pandu dukung proses penegakan aturan
Juru bicara Pandu menyampaikan bahwa ia menghormati OJK dan mendukung penerapan aturan pasar modal secara tegas dan adil. Posisi tersebut juga disampaikan Pandu melalui akun pribadinya, termasuk dukungan kepada regulator untuk menjatuhkan sanksi kepada pihak yang terbukti terlibat.
“Kepemilikan sahamnya tidak semestinya disamakan dengan tanggung jawab atas tindakan perusahaan,” ujar juru bicara Pandu, seperti dikutip CNBC Indonesia.
Kasus ini muncul saat tata kelola pasar modal Indonesia mendapat perhatian, termasuk setelah MSCI menyampaikan peringatan terkait kemungkinan perubahan klasifikasi pasar Indonesia. Pandu diketahui mendorong perbaikan likuiditas dan transparansi serta telah berdialog dengan pimpinan MSCI. Lembaga itu dijadwalkan memutuskan status pasar Indonesia paling lambat akhir Juni 2027.
Untuk perkara Supra, perkembangan yang menentukan masih menunggu berakhirnya masa banding dan pengungkapan identitas oleh OJK. Sampai regulator menyampaikan informasi tersebut, kepemilikan Pandu dan dugaan keterkaitan perusahaan dengan sanksi merupakan dua hal yang perlu dibedakan.
