Utang Pemerintah Rp 10.326,93 Triliun, Rasio Turun

Utang pemerintah mencapai Rp 10.326,93 triliun pada akhir September 2026. Nominalnya naik, tetapi rasio terhadap PDB turun menjadi 40,30 persen.

utang-pemerintah-rp-10326-triliun-rasio-turun

Utang pemerintah Indonesia mencapai Rp 10.326,93 triliun pada akhir September 2026. Nilainya bertambah Rp 33,24 triliun dibandingkan posisi akhir Juni, tetapi rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) justru turun menjadi 40,30 persen dari 41,26 persen pada kuartal sebelumnya.

Pergerakan yang berbeda arah itu memperlihatkan dua ukuran yang perlu dibaca bersama. Nominal mencatat jumlah kewajiban pemerintah, sedangkan rasio membandingkan jumlah tersebut dengan besaran ekonomi. Dalam laporan yang dikutip detikFinance, penurunan rasio terjadi ketika nilai utang naik secara nominal dalam periode yang sama.

Data tersebut berasal dari laporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan. Dalam keterangan yang dimuat di situs resminya, pemerintah menyebut pengelolaan utang dilakukan secara cermat dan terukur, dengan sasaran membentuk portofolio yang optimal serta mendukung perkembangan pasar keuangan domestik.

Nominal bertambah, rasio terhadap PDB melemah

Pada akhir kuartal II 2026, utang pemerintah tercatat Rp 10.293,69 triliun. Dalam tiga bulan berikutnya, angka itu meningkat Rp 33,24 triliun menjadi Rp 10.326,93 triliun. Kenaikan tersebut setara sekitar 0,32 persen dari posisi sebelumnya, berdasarkan perhitungan atas kedua angka itu.

Namun, rasio utang turun 0,96 poin persentase, dari 41,26 persen menjadi 40,30 persen. Artinya, perubahan nilai utang tidak dengan sendirinya menggambarkan perubahan beban utang relatif terhadap ukuran perekonomian. Rasio pada kuartal III lebih rendah daripada kuartal II, meski nilai rupiahnya lebih besar.

CNBC Indonesia juga mengaitkan penurunan rasio dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Meski demikian, angka dalam ringkasan laporan yang tersedia tidak memuat rincian pertumbuhan PDB pada kuartal III ataupun uraian tentang seberapa besar pengaruhnya terhadap rasio. Karena itu, kedua ukuran tersebut memberi gambaran yang berbeda, bukan alasan untuk mengabaikan salah satunya.

Angka rasio juga bukan jumlah yang harus dibayar pemerintah dalam satu periode. Data yang dipublikasikan menggambarkan stok utang pada akhir September dan perbandingannya dengan PDB. Untuk menilai kebutuhan pembayaran, pembaca memerlukan informasi lain yang tidak dirinci dalam data tersebut, seperti jadwal jatuh tempo dan biaya bunga.

SBN menyumbang hampir 87 persen

Struktur utang pemerintah didominasi surat berharga negara (SBN). Nilainya Rp 8.962,40 triliun, atau 86,79 persen dari total. Sementara itu, pinjaman tercatat Rp 1.364,53 triliun dengan porsi 13,21 persen.

Komposisi itu menunjukkan sebagian besar kewajiban pemerintah berbentuk SBN, bukan pinjaman. DJPPR juga menegaskan dominasi instrumen tersebut dalam portofolio utang. Namun, angka komposisi saja belum menjelaskan siapa pemegang SBN, bagaimana sebaran mata uangnya, ataupun kapan masing-masing kewajiban jatuh tempo. Informasi itu dibutuhkan untuk membaca risiko dan kebutuhan pembiayaan secara lebih lengkap.

Besarnya porsi SBN sekaligus membuat pengelolaan pasar keuangan domestik relevan dengan strategi pembiayaan pemerintah. Pernyataan DJPPR menempatkan pengembangan pasar domestik sebagai salah satu tujuan pengelolaan utang. Meski begitu, laporan yang dirujuk tidak memerinci dampak komposisi tersebut terhadap biaya pinjaman maupun kondisi pasar.

Angka kuartalan belum menjawab seluruh risiko

Perbandingan dua kuartal memberi gambaran perubahan terbaru, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan arah utang dalam jangka panjang. Kenaikan nominal dalam satu kuartal juga tidak otomatis menandakan tekanan yang memburuk, sebagaimana penurunan rasio tidak berarti nilai utang berkurang. Penilaian perlu mempertimbangkan perkembangan ekonomi, kebutuhan pembiayaan, serta kemampuan pemerintah memenuhi kewajiban.

Dalam data ini, titik yang paling jelas adalah utang bertambah Rp 33,24 triliun, sementara rasionya turun hampir satu poin persentase. Rasio 40,30 persen juga menjadi ukuran utama untuk membandingkan posisi akhir September dengan kuartal sebelumnya, bukan pengganti informasi mengenai struktur pembayaran.

Angka berikutnya yang akan memberi konteks lebih utuh adalah posisi utang pada akhir tahun dan pergerakan rasio pada kuartal IV. Sampai data itu tersedia, catatan akhir September dari DJPPR menjadi dasar terbaru untuk melihat nilai, rasio, dan komposisi utang pemerintah.

Terbitpublik